BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya memberikan kritik tajam terkait tren penurunan alokasi anggaran riset dan inovasi dalam APBD tahun anggaran terbaru. Di tengah kompleksitas persoalan daerah, pemangkasan anggaran riset dinilai sebagai langkah mundur yang membahayakan masa depan pembangunan Kudus.
Valerie yang juga Anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan, menegaskan bahwa riset melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah seharusnya menjadi dasar dari setiap kebijakan publik.
Di Kudus, menurut Valerie, ada sejumlah persoalan yang menunggu untuk dituntaskan. Sejumlah masalah tersebut, di antaranya penanganan 6.000an unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengelolaan sampah masih konvensional (angkut-buang), hingga ancaman banjir tahunan yang merugikan warga hingga ratusan miliar rupiah.
Baca juga: 8 Ribu Warga Kudus Diverifikasi Ulang Usai Dicoret dari JKN, Pemkab Siap Tanggung yang Tak Lolos
“Kami di Fraksi Gerindra sangat menyesalkan penurunan anggaran ini. Riset jangan dianggap sebagai formalitas atau buang-buang uang. Justru dengan riset, kita bisa melakukan efisiensi. Tanpa riset, bantuan RTLH bisa salah sasaran, dan proyek penanganan banjir hanya akan menjadi proyek tambal sulam tanpa hasil permanen,” ujar Valerie, Sabtu (4/4/2026).
Untuk itu, Valeri menyampaikan dua poin utama tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus. Yang pertama, revisi alokasi anggaran; menuntut eksekutif untuk mengkaji ulang pemangkasan anggaran inovasi pada perubahan APBD mendatang, terutama yang bersentuhan dengan mitigasi bencana dan pengentasan kemiskinan. Kedua sinergi Pusat-Daerah; mendorong Pemkab Kudus untuk lebih proaktif menjemput dana riset dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta BRIN Pusat guna menambal celah fiskal daerah.
Valerie menambahkan, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kudus tidak akan tinggal diam melihat perencanaan pembangunan yang “berjalan dalam gelap” tanpa panduan riset yang jelas. Menurutnya, tugas kami di Komisi A adalah memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif.
“Jika anggarannya turun, artinya semangat inovasi Pemkab juga turun. Gerindra akan berdiri paling depan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat di Kudus dibelanjakan berdasarkan data yang akurat, bukan sekadar asumsi birokrasi,” katanya.
