BETANEWS.ID, PATI – Seratusan warga Pati kembali menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (8/12/2025). Mereka mempertanyakan kelanjutan dugaan suap pada proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang melibatkan Bupati Pati Sudewo, yang kala itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ini berangkat ke Jakarta sejak Minggu (7/12/2025) malam. Kemudian sampai di Gedung Merah Putih ke pada Senin pagi tadi.
Baca Juga: Jalani Pemeriksaan Sejam Lebih, Gunretno: ‘Ada 20 Pertanyaan, Saya Hanya Didampingi Anak-Istri’
”Ini ada dua bus di KPK. Tambah teman-teman yang di Jakarta. Jadi seratusan lebih. Kami berharap akhir 2025 ada keputusan. Agar fokus memimpin,” kata Suharno, Koordinator AMPB.
Ia menyebut, pihaknya berencana berada di Jakarta setidaknya minimal 13 hari ke depan. Selain menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, AMPB juga bakal keliling meminta dukungan kepada sejumlah pihak, termasuk ICW.
”Kita menggelar aksi setidaknya 13 hari ke depan. Selain ke KPK, kami juga bakal ke beberapa pihak untuk meminta dukungan. Termasuk mengikuti Kamisan dan ke ICW,” ujar Suharno, Senin (8/12/2025).
Pihaknya berharap agar kasus DJKA yang diduga melibatkan Sudewo diusut tuntas.
”Beberapa kali KPK menyampaikan rilis terkait DJKA ada setidaknya 12 orang yang ditetapkan tersangka. KPK juga beberapa kali mengatakan Sudewo menjadi salah satu yang terlibat sebelum mencalonkan diri pada pilkada,” ucapnya.
Dirinya tidak mau nasib Bupati Pati Sudewo digantung oleh KPK. AMPB meminta KPK segera memberikan kejelasan nasib Sudewo, terlibat kasus DJKA atau tidak.
”Jadi kami ingin KPK tidak menggantung nasib Bupati kami. Kalau menggantung, dia tidak fokus memimpin. Baik terlibat atau tidak, saya berharap ada kejelasan dari KPK terkait Sudewo. semoga pak Sudewo tidak koruptor dan tidak terlibat,” ucapnya.
Ia pun berharap praktik dugaan ’Commitment Fee’ yang mengalir ke Sudewo diusut tuntas. Agar praktik serupa tak terjadi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati.
”Agar commitment fee yang diindikasikan KPK saat DJKA tidak terulang lagi saat memimpin Pati. Kami menduga conmitment fee itu berpotensi dipraktikkan di Pemkab Pati,” ungkapnya.
Baca Juga: Pasca Dipolisikan, Aktivis Kendeng Justru Makin Bersemangat Tolak Tambang
Ia menyampaikan, upaya ini agar praktik korupsi tak terjadi di Pemkab Pati. Dirinya juga menegaskan tidak mempunyai tendensi kepada Bupati Pati Sudewo. Siapapun yang memimpin Pati bakal dikritik bila adanya dugaan penyelewengan kebijakan.
”Kalau ada praktik penyelewengan, kebijakan kami merespon dan kritisi. Tidak melihat bupatinya siapa,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
