BETANEWS.ID, KUDUS – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menegaskan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat program ketahanan pangan. Sesuai amanat regulasi dari Kementerian Desa, sekitar 20 persen Dana Desa wajib dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya untuk mendukung swasembada pangan.
Famny menjelaskan, pemanfaatan Dana Desa tersebut bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga program ketahanan pangan lainnya. Untuk memperjelas arah kebijakan, pihaknya berencana menggelar forum temu mitra pada awal September 2025 mendatang, sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun depan.
Baca Juga: Janji Bonus Rp500 Juta Belum Lunas, Eks Pemain Persiku Mengeluh di Medsos
“Kami ingin kepala desa bersama direktur BUMDes memiliki gambaran yang jelas tentang pemanfaatan 20 persen Dana Desa. Pertemuan itu akan menjadi ruang diskusi dengan para mitra, sehingga pengelolaan dana benar-benar produktif,” ungkapnya.
Menurut Famny, potensi sektor pertanian di Kudus masih sangat besar. Dukungan bisa diberikan sejak tahap pembenihan hingga panen, baik untuk padi, jagung, cabai, maupun komoditas lainnya. Tidak hanya pada proses budidaya, pihaknya juga menyiapkan skema pendampingan hingga ke tahap pemasaran dan penyerapan hasil panen.
“Kami ingin mengubah mindset bahwa Dana Desa untuk BUMDes tidak sekadar dimanfaatkan untuk kegiatan seremonial, tetapi juga harus produktif dan memberikan manfaat nyata bagi desa,” tegasnya.
Selain pertanian, sektor peternakan juga menjadi prioritas. Famny mengungkapkan, kebutuhan konsumsi telur di Kudus saat ini baru bisa dipenuhi sekitar 40 persen oleh peternak lokal. Sementara, 60 persen sisanya masih dipasok dari luar daerah. Kondisi tersebut menunjukkan peluang besar bagi desa untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur melalui BUMDes.
Jika ada desa yang berminat, Dinas PMD sudah menyiapkan mitra pendamping. Mitra tersebut siap membantu dari hulu hingga hilir, mulai dari pembangunan kandang, penyediaan ayam, suplai pakan, hingga pemasaran hasil. Dengan pola ini, desa tidak perlu khawatir karena semua kebutuhan teknis sudah disiapkan.
Lebih jauh, hasil produksi telur juga bisa langsung diserap oleh mitra. Namun, jika desa ingin memanfaatkan telur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing, hal itu juga sangat memungkinkan. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tak hanya ayam petelur, alternatif lain yang ditawarkan adalah pengembangan peternakan kambing, baik kambing perah maupun domba. Pemdes dan BUMDes akan difasilitasi untuk berjejaring langsung dengan praktisi maupun penyedia pakan, sehingga memiliki gambaran konkret sebelum menentukan jenis usaha.
Baca Juga: PNS dan PPPK Terima SK Pengangkatan, Sam’ani: “Jangan Sampai Mengajukan Cerai”
“Intinya, forum temu mitra ini akan memberikan arah yang jelas bagi desa dalam mengalokasikan Dana Desa untuk BUMDes. Harapan kami, mulai dari hulu hingga hilir akan ada pendampingan sehingga tidak ada kebingungan, terutama ketika panen atau produksi melimpah,” imbuh Famny.
Dengan skema tersebut, Pemkab Kudus berharap setiap desa mampu memaksimalkan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan. Pada akhirnya, masyarakat desa akan lebih mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Editor: Haikal Rosyada
