BETANEWS.ID, PATI – Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan dugaan kasus proyek di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali mencuat di Pati.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menilai kasus tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, dalam kasus ini menyebutkan ada nama Bupati Pati Sudewo yang ikut terseret, saat dirinya masih menjabat anggota DPR RI.
Sudewo diduga menerima comitment fee dari pengadaan proyek tersebut. Perwakilan Aliansi, Teguh Istiyanto meminta, KPK harus menindaklanjuti kasus ini demi kepastian hukum.
Baca juga: Koordinator Masyarakat Pati Bersatu Bantah Tudingan Sudewo Demo Ditunggangi Kepentingan Politik
“KPK harus lurus, kalah salah ya salah. Kalau benar ya benar,” tegas Teguh.
Ia berharap aksi demonstrasi yang digelar pada Rabu (13/8/2025) bisa menjadi pemicu KPK bergerak lebih cepat. Apalagi, kasus ini sudah lama mengendap tanpa kejelasan.
“Harapannya KPK jangan bekerja karena situasional. Kami memberi dorongan KPK agar lebih cepat bekerja,” ucapnya.
Baca juga: Massa Demo Pati Mulai Berorasi, Alun-alun Pati Penuh Sesak
Teguh juga menekankan pentingnya KPK bekerja berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar mengikuti tren pemberitaan.
“Jangan sampai no viral no justice. Kalau memang salah ya salah, benar ya benar,” lanjutnya.
Editor: Suwoko
