BETANEWS.JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan mengkaji dan mengusulkan rencana pemerintah desa yang berkeinginan untuk mendirikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mensuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu kepala desa yang mengusulkan rencana tersebut yaitu Rohman, Kepala Desa Petekeyan, Kecamatan Tahunan.
Rohman mengatakan saat ini progam MBG memang sudah berjalan di wilayah Kecamatan Tahunan. Tetapi hanya satu dapur yang beroperasi yaitu SPPG 02, di Desa Ngabul. Dapur SPPG tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan MBG 3000 siswa dari tiga desa yakni Langon, Ngabul dan Tahunan.
Baca juga: Ikut Dukung Program MBG, Polres Jepara Bangun Satu Dapur SPPG
Sedangkan di Kecamatan Tahunan terdapat 15 desa dengan puluhan ribu siswa mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMA-sederajat.
“Kita ingin anak-anak pelajar di desa kami juga dijangkau progam MBG,” katanya pada saat kegiatan Bupati Ngantor di Desa bertempat di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Kamis (24/7/2025).
Untuk itu Rohman mengusulkan agar progam MBG bisa dijalankan di tingkat desa. Anggarannya berasal dari APBDes masing-masing desa.
“Mohon solusinya apakah bisa menggunakan anggaran itu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan ia akan mengkaji usulan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait boleh tidaknya APBDes digunakan untuk mengcover progam MBG.
“Kita kaji dan koordinasi dulu dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Termasuk terkait kepastian pembayarannya,” katanya.
Jika mendapat ijin, ia ingin progam MBG tidak hanya dijalankan oleh satu desa, namun melibatkan beberapa desa. Hal ini karena progam MBG membutuhkan biaya besar sekitar Rp1,2 – 2 miliar.
Menurutnya hal tersebut akan mudah dicapai jika desa-desa membentuk Badan Usaha Desa milik Bersama (BUMDesma). Setiap desa nantinya bisa patungan menyetor modal sehingga terkumpul sesuai nominal yang dibutuhkan.
Baca juga: Perluas Penerima MBG, Pemkab Jepara Bantu Siapkan Lima Dapur
“Semisal satu desa modal Rp 200 juta, kalau sendirian butuh 6 tahunan. Tapi kalau enam desa bikin bumdesma maka bisa langsung jalan,” jelasnya.
Jika progam tersebut bisa berjalan, ia mengatakan sebenarnya bisa menyumbang PAD desa yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di desa.
“Progam ini strategis karena Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih) tidak menggarap MBG,” katanya.
Editor: Suwoko
