BETANEWS.ID, KUDUS – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menanggapi santai isu pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Saat ditemui usai menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus, Senin (5/5/2025), Sudaryono menyebut isu tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.
“Ngawur Wae,” ujar Sudaryono. Ia menegaskan, bahwa hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap solid dan saling melengkapi. Tidak ada juga istilah “matahari kembar” dalam dwi tunggal kepemimpinan nasional yang akan datang.
Baca Juga: Wamentan Minta Gas Pol Rem Blong Pembentukan Kopdes Merah Putih di Kudus
“Dwi tunggal itu ya satu kesatuan, Presiden dan Wakil Presiden itu dua kombinasi yang enggak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Wamentan juga meminta publik agar tidak terjebak pada spekulasi liar. Ia menilai isu-isu semacam itu hanyalah upaya segelintir orang untuk mengganggu fokus pemerintahan yang sedang bekerja untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.
“Kadang-kadang orang bikin isu ini, isu itu. Ya nice try lah. Tapi kita tetap gas terus,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Gibran saat ini juga tetap aktif menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Termasuk hari ini beliau kunjungan kerja bersama Menteri Pertanian ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Mas Gibran hari ini ke NTT sama Pak Menteri. Kita semua fokus sukseskan tugas masing-masing,” ujarnya.
Terkait wacana pemakzulan yang beredar, Sudaryono mengingatkan agar semua pihak tetap menghormati proses demokrasi dan hasil pemilu yang sudah berlangsung secara sah dan konstitusional. Menurutnya, hasil pemilu itu satu pasang yakni presiden dan wakil presiden.
“Pemilu itu, mau kamu pangkatnya jenderal, profesor, tukang becak, petani, nelayan, itu sama. Satu cobolosan untuk pasangan presiden dan wakil presiden,” tandasya.
Baca Juga: Kebutuhan Kerbau Kurban 2025 di Kudus Diperkirakan Capai 1.910 Ekor
Pria yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah tersebut mengingatkan agar semua pihak tetap menghormati proses demokrasi dan hasil pemilu yang sudah berlangsung secara sah dan konstitusional.
“Kita hargai orang punya pendapat, tapi tentu harus realistis. Kecuali seluruh warga Indonesia pengen (pemakzulan), ya lain cerita. Tapi kan nggak mungkin, itukan orang gak ada salah, ngawur wae,” imbuhnya.
Editor: Haikal Rosyada
