BETANEWS.ID, KUDUS – Kabupaten Kudus meraih penghargaan bergengsi yakni Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 kategori madya.
Pj Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie turut hadir pada penghargaan yang diadakan di Krakatau Grand Ballroom, TMII-Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).
Baca Juga: Cakupan JKN Hampir 100 Persen, Kudus Raih UHC Award 2024
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Heni Riswanti, menyatakan jika rahasia prestasi teranyar Kota Kretek tersebut adalah sinergi yang sangat baik antara BPJS dan Pemkab Kudus.
Perlu diketahui, cakupan keanggotaan BPJS Kesehatan Kudus mencapai 99,01 persen dengan tingkat keaktifan sebesar 79,69 persen. Dari total 874.796 penduduk Kudus, sebanyak 866.140 orang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, meninggalkan sekitar 8.656 warga yang belum terdaftar.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pemetaan untuk menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembentukan Desa Pesiar. Desa yang dipilih karena cakupan keanggotaannya masih di bawah 95 persen.
Di Kudus, terdapat 13 desa yang belum mencapai target tersebut, dan tiga di antaranya sudah menjadi Desa Pesiar, yaitu Desa Singocandi di Kecamatan Kota, serta Desa Ternadi dan Desa Colo di Kecamatan Dawe.
Heni menjelaskan, data di desa-desa tersebut sudah dipetakan, dan warga yang belum terdaftar akan diperiksa lebih lanjut. Jika warga termasuk golongan tidak mampu, mereka akan diarahkan untuk pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh dinas sosial.
“Selain itu, kami juga mengidentifikasi pekerja yang belum didaftarkan oleh pemberi kerja. Biasanya belum didaftarkan karena skala usaha yang kecil, serta peserta mandiri yang mampu tetapi belum bergabung,” ungkapnya, Kamis (8/8/2024).
Heni juga mengungkapkan, bahwa sebagian besar kendala yang ditemui agen pesiar saat berkunjung adalah tunggakan iuran.
“Rata-rata peserta sebenarnya sudah terdaftar, namun terkendala tunggakan,” katanya usai menyaksikan live youtube penyerahan penghargaan UHC Award 2024, di Ruang Rapat Lantai 3, BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Kamis (8/8/2024).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan, capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah peserta JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelasnya.
Baca Juga: Inilah Keistimewaan Fosil Situs Patiayam Menurut Ahli dari Museum Sangiran
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan puskesmas terapung.
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.
Editor: Haikal Rosyada
