BETANEWS.ID, KUDUS – Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang selama ini belum dimanfaatkan mulai didata untuk mencari peluang penggunaannya. Langkah ini dilakukan agar tanah maupun bangunan yang terbengkalai tidak terus menjadi aset pasif, tetapi dapat memberikan manfaat dan berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Inventarisasi tersebut mencakup aset berupa tanah kosong hingga bangunan yang sudah lama tidak difungsikan. Beberapa di antaranya berada di Desa Jati Wetan, Prambatan Kidul, serta kawasan Wergu Wetan.
Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kudus, Marinda Agustina, mengatakan masih terdapat tanah milik Pemkab Kudus yang belum dimanfaatkan. Dua lokasi yang menjadi perhatian berada di Jati Wetan dan Prambatan Kidul.
“Tanah yang belum dimanfaatkan Pemkab di Jati Wetan terus di Prambatan Kidul. Itu benar-benar masih kosong, belum ada bangunannya,” ungkapnya, Senin (9/11/2026).
Selain lahan kosong, Pemkab Kudus juga tengah melihat peluang pemanfaatan bangunan yang belum difungsikan. Salah satunya adalah Rumah Potong Hewan (RPH) di Prambatan Kidul. Menurut Marinda, skema pemanfaatan bangunan tersebut masih perlu dikaji, termasuk kemungkinan menggandeng pihak ketiga.
Kerja sama dengan pihak lain dimungkinkan selama mengikuti ketentuan pengelolaan aset daerah. Penentuan skema pemanfaatan juga perlu mempertimbangkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Kalau misalkan nanti dari pihak ketiga ada yang mau memanfaatkan dan sesuai dengan penilaian KJPP, ya mangga (silakan), tidak apa-apa,” jelasnya.
Perhatian lain tertuju pada rumah dinas di kawasan Wergu Wetan. Bangunan tersebut sudah lama tidak ditempati lantaran kondisi fisiknya dinilai tidak lagi memungkinkan untuk digunakan.
BPPKAD berencana mengusulkan penghapusan nilai bangunan dan tanah di lokasi tersebut. Namun, langkah itu masih menunggu persetujuan pimpinan.
“Kalau dari bangunan fisiknya sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan lagi. Kami rencananya mau menghapus nilai tanah dan bangunan, menunggu izin dari pimpinan,” ujarnya.
Meski bangunannya tidak lagi layak ditempati, lahan rumah dinas tersebut dinilai masih memiliki nilai ekonomi. Lokasinya strategis karena berdekatan dengan Taman Krida, GOR Wergu Wetan, dan Balai Jagong yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Pemkab Kudus pun melihat kemungkinan lahan itu disewakan kepada publik. Namun, rencana tersebut harus dibahas lebih lanjut bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora), mengingat adanya keterkaitan kewenangan instansi tersebut.
“Itu potensial bisa disewakan ke publik. Karena di sampingnya itu ada Taman Krida yang akan dibangun, jadi sangat potensial. Tapi, kita juga harus koordinasi dengan Disdikpora karena ini wewenang mereka,” paparnya.
Marinda menambahkan, masih banyak aset daerah yang belum terinventarisasi secara menyeluruh maupun belum melalui penilaian KJPP. Karena itu, pendataan akan terus dilanjutkan untuk memastikan kondisi, status administrasi, dan peluang pemanfaatan setiap aset.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Kudus berharap aset yang selama ini belum produktif bisa dimanfaatkan kembali. Selain memberikan nilai guna bagi masyarakat, optimalisasi aset juga diharapkan dapat membuka peluang pemasukan bagi kas daerah.
Editor : Kholistiono
