BETANEWS.ID, KUDUS – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 59,27 ribu jiwa atau berkurang sekitar 1.110 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 60,38 ribu jiwa.
Penurunan tersebut turut diikuti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan, persentase penduduk miskin turun dari 6,59 persen pada 2025 menjadi 6,41 persen pada 2026. Sementara itu, IPM meningkat dari 77,94 menjadi 78,61.
Sam’ani mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, TNI, Polri, organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha hingga perguruan tinggi. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk tumbuhnya sektor informal, turut berpengaruh terhadap upaya menjaga daya beli.
“Faktor angka kemiskinan turun karena sektor informal. Seperti pedagang kaki lima (PKL), ojek online, termasuk usaha-usaha lain seperti jual beli online dan sebagainya,” ujar Sam’ani di Pendopo Kudus, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja rentan. Di antaranya melalui dukungan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 32 ribu pekerja, seperti tukang becak, kuli, dan pengemudi ojek online.
“Dukungan tersebut dapat ditingkatkan pada tahun mendatang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sejumlah kegiatan berskala internasional yang digelar di Kudus turut membuka peluang pekerjaan dan mendekatkan aktivitas ekonomi kepada masyarakat,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kudus Eko Suharso menjelaskan, pengukuran kemiskinan dilakukan berdasarkan pendekatan moneter, yakni dengan melihat besaran pengeluaran rumah tangga. Ketika pendapatan masyarakat mampu menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup, peluang untuk keluar dari kategori miskin semakin besar.
“Ketika daya beli itu terjaga, dalam artian dari sisi pendapatan mereka tercukupi dan kemampuan mereka untuk membeli ada, maka dari sisi angka kemiskinannya bisa turun,” jelasnya.
Eko menyebutkan, garis kemiskinan di Kudus pada 2026 berada di angka Rp640.041 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang sebesar Rp576.195 per kapita per bulan.
“Artinya, pada 2026 ini seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per bulannya di bawah Rp640.041. Dengan demikian, jika satu rumah tangga terdiri dari empat orang, batas garis kemiskinannya sekitar Rp2,56 juta per bulan,” ujarnya.
Eko mengatakan, kenaikan garis kemiskinan dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga kebutuhan pokok, dan inflasi. Sementara itu, penghitungan angka kemiskinan dilakukan BPS satu kali dalam setahun.
Editor: Kholistiono
