BETANEWS.ID, KUDUS – Persoalan penyalahgunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi menjadi salah satu sorotan dalam audiensi antara pengemudi, Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kudus, dan Pertamina. Pemilik kendaraan mengeluhkan barcode yang digunakan pihak lain sehingga kuota pembelian mereka berkurang.
Sales Branch Manager Pertamina 3 Semarang, Noor Fitriani, mengatakan penyalahgunaan barcode menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Pertamina bahkan akan melakukan pemblokiran apabila ditemukan barcode yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan.
“Barcode mereka dipakai sama pihak lain. Makanya hari ini kita berkoordinasi. Jadi bukan cuma dari Pertamina, tapi juga akan didukung Pemda dan kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini,” katanya usai audiensi yang digelar di Aula Kantor Disdag Kudus, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, apabila ditemukan penyalahgunaan barcode, Pertamina akan melakukan pemblokiran sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal serupa juga dilakukan terhadap kendaraan yang ditemukan menggunakan nomor polisi yang tidak sesuai dengan data barcode.
Noor menjelaskan, pemblokiran tidak selalu berarti kendaraan tersebut melakukan penyalahgunaan barcode. Ada sejumlah kondisi lain yang dapat menjadi dasar pemblokiran, misalnya ketidaksesuaian data kendaraan dalam sistem atau temuan kendaraan menggunakan nomor polisi tertentu yang tidak sesuai dengan barcode.
“Kalau memang ada penyalahgunaan barcode, sesuai SOP Pertamina barcode tersebut pasti segera kita blok,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang turut ditemukan adalah satu kendaraan menggunakan banyak barcode. Kondisi tersebut menjadi indikasi yang perlu diperiksa karena satu kendaraan seharusnya memiliki barcode sesuai dengan identitas kendaraannya.
Pertamina juga mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak sembarangan memberikan data maupun menyerahkan proses pembuatan barcode kepada pihak lain.
Noor menyarankan pengemudi mengurus barcode secara mandiri. Jika mengalami kendala, masyarakat dapat menghubungi layanan Pertamina melalui 135 untuk mendapatkan informasi dan penyelesaian.
“Kadang tidak sengaja QR-nya tersebar, baik melalui teman-teman sendiri atau mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya solusi dari kami sudah jelas, ada 135 yang akan memberikan solusi,” katanya.
Selain persoalan barcode, audiensi juga membahas antrean kendaraan di SPBU saat melakukan pengisian solar subsidi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Mohammad Fitriyanto, mengatakan antrean panjang tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan kuota BBM subsidi di Kudus.
Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi dimensi kendaraan besar yang membutuhkan waktu pengisian lebih lama. Ketika beberapa kendaraan besar mengantre sekaligus, antrean otomatis terlihat lebih panjang.
“Kalau untuk subsidi solar, prosesnya untuk kendaraan besar itu, misalkan sudah ada dua atau tiga yang mau mengisi BBM, pasti terkesan memang antrean panjang. Tapi yang jelas pelayanan tetap sesuai SOP SPBU dan untuk kuota BBM di Kudus masih aman,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
Fitriyanto mengatakan pengawasan nantinya dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, Pertamina, hingga pihak Hiswana Migas. Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan yang masuk ranah hukum, masyarakat juga diarahkan untuk melaporkannya kepada kepolisian.
“Dari kami melakukan pengawasan, dari Pertamina juga melakukan pengawasan, termasuk dari PT Hiswana Migas. Kalau nanti ditemui hal-hal yang kurang pas, akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Editor: Kholistiono
