BETANEWS.ID, KUDUS – Sebanyak 87 dari 123 desa di Kabupaten Kudus kini berstatus mandiri berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa (ID) 2026. Jumlah tersebut bertambah 10 desa dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus pun menargetkan seluruh desa mencapai status mandiri pada 2028.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana, mengatakan, sepuluh desa yang mengalami peningkatan status sebelumnya masuk kategori maju. Dengan perubahan tersebut, jumlah desa mandiri bertambah dari 77 menjadi 87 desa.
Sepuluh desa tersebut meliputi Prambatan Lor, Jojo, Padurenan, Karangmalang, Besito, Jurang, Kedungsari, Rahtawu, Margorejo, dan Dukuhwaringin.
Perubahan klasifikasi juga terjadi pada kategori lainnya. Jumlah desa berstatus maju turun dari 43 menjadi 35 desa. Sementara itu, desa berkembang berkurang dari tiga menjadi satu desa. Dengan demikian, sekitar 70,73 persen desa di Kudus kini telah masuk kategori mandiri.
Famny menjelaskan, penentuan status dalam Indeks Desa tidak hanya didasarkan pada kemampuan desa menghasilkan pendapatan asli desa (PADes). Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek yang menggambarkan kondisi dan kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan pemerintahan.
“Indeks Desa ini diukur melalui sejumlah komponen yang menjadi indikator penilaian. Jadi, bukan hanya dilihat dari PAD desa, tetapi ada layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan desa,” ujar Famny di ruang kerjanya belum lama ini.
Pada komponen layanan dasar, misalnya, penilaian mencakup ketersediaan fasilitas pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Di bidang kesehatan, indikatornya meliputi keberadaan puskesmas, rumah sakit, dokter, bidan, serta jaminan kesehatan masyarakat.
“Selain itu, penilaian juga memperhatikan ketersediaan air minum, fasilitas dan aktivitas sosial masyarakat, serta sarana olahraga. Aspek tata kelola pemerintahan desa turut diukur, mulai dari pemenuhan administrasi hingga kualitas pelayanan di kantor desa,” rincinya.
Famny menuturkan, seluruh indikator tersebut dihimpun melalui proses penginputan dan pemutakhiran data setiap tahun. Hasil penilaian kemudian diakumulasikan untuk menentukan klasifikasi masing-masing desa, mulai dari mandiri, maju, berkembang, tertinggal, hingga sangat tertinggal.
“Dari hasil pengukuran tahun ini, masih terdapat satu desa di Kudus yang berstatus berkembang. Desa tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk didorong meningkatkan capaian indikatornya,” ungkap Famny.
Ia menyebutkan, rendahnya nilai suatu desa dapat dipengaruhi berbagai faktor, bergantung pada indikator yang belum terpenuhi. Misalnya, keterbatasan fasilitas olahraga, layanan kesehatan, maupun sarana sosial masyarakat.
Untuk mengejar peningkatan status tersebut, Dinas PMD melakukan pendampingan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, tenaga pendamping profesional, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Desa sebenarnya sudah mengetahui poin-poin mana yang masih rendah. Dari situ, indikator yang belum memenuhi standar dikejar dalam perencanaan tahun berikutnya,” bebernya.
Dia menyampaikan, Pemkab Kudus menargetkan seluruh 123 desa berstatus mandiri pada 2028. Artinya, masih ada 36 desa yang perlu meningkatkan klasifikasinya dalam dua tahun ke depan agar target tersebut dapat tercapai.
“Kita harus saling bersinergi agar target tersebut terwujud. Target kami pada 2028 atau dalam rentang dua tahun, seluruh desa di Kudus berstatus mandiri,” ucapnya.
Editor: Kholistiono

