Buruh Kudus Usulkan Penetapan Upah 2027 Berdasarkan KHL, Nominalnya Capai Rp 3,78 Juta

BETANEWS.ID, KUDUS – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2027 mulai bergulir. Dalam rapat perdana Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus, Kamis (19/11/2026), perwakilan buruh mengusulkan agar penetapan upah minimum menggunakan acuan 90 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), atau sekitar Rp 3,78 juta.

Rapat yang berlangsung di kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus itu dihadiri perwakilan serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Andreas Hua, mengatakan usulan tersebut didasarkan pada data KHL Kabupaten Kudus yang berada di kisaran Rp 4,2 juta. Dengan mengambil 90 persen dari angka tersebut, buruh mengusulkan UMK 2027 ditetapkan sebesar Rp 3,78 juta.

-Advertisement-

“Dasarnya adalah kesejahteraan para buruh. Kami ingin upah yang diterima pekerja benar-benar layak dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Andreas dalam rapat tripartit, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, penggunaan KHL sebagai dasar penghitungan upah minimum perlu dipertimbangkan karena mencerminkan kebutuhan dasar pekerja beserta keluarganya. Selain itu, penetapan upah juga perlu memperhatikan perkembangan biaya hidup, keadilan, produktivitas, hingga keberlangsungan usaha.

Sementara itu, Sekretaris Apindo Kudus, Denny Lesmana, berpandangan bahwa penentuan UMK 2027 sebaiknya menggunakan formula penghitungan sebagaimana mekanisme yang berlaku. Menurutnya, penetapan upah perlu mengacu pada data dan ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah.

“Pengusaha tetap berpegang pada data dan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Kita juga melihat kondisi perekonomian Kudus, termasuk pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Nanti akan dicari titik temu terbaik bagi pengusaha, pekerja, maupun pemerintah,” jelasnya.

Denny menilai, kenaikan UMK tetap akan terjadi apabila menggunakan formula penghitungan yang memuat unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa. Karena itu, pihaknya berharap pembahasan di tingkat tripartit bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Agus Juanto, menyampaikan bahwa rapat tripartit yang digelar hari itu masih sebatas penjaringan aspirasi dari masing-masing unsur. Belum ada kesepakatan mengenai besaran UMK yang akan diusulkan untuk 2027.

“Ini baru rapat permulaan. Kami ingin masing-masing pihak, baik Apindo maupun serikat pekerja, menyampaikan pendapat dan usulannya terkait penentuan upah minimum 2027,” terangnya.

Agus menjelaskan, penentuan upah 2027 memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, penetapan upah dapat dilakukan melalui dua mekanisme.

Pertama, menggunakan formula dengan nilai alfa 0,5 hingga 1. Kedua, berdasarkan KHL. Menurutnya, ketentuan tersebut mengacu pada regulasi terbaru dan pedoman dari Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan kepada gubernur.

“Pada rapat hari ini belum ada kesepakatan. Pekerja mengajukan penghitungan upah berdasarkan 90 persen KHL. Sementara Apindo menghendaki penggunaan formula, meski besaran nilai alfa yang akan digunakan belum ditentukan,” bebernya.

Pihaknya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk berkoordinasi dengan internal organisasinya guna mematangkan usulan. Sementara itu, pembahasan lanjutan dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026).

“Semoga pada pembahasan selanjutnya sudah ada titik temu. Upah minimum yang ditentukan mampu meningkatkan kelayakan hidup pekerja,” harapnya.

Editor: Kholistiono

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERPOPULER