BETANEWS.ID, KUDUS – SD Negeri 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, kembali menghadapi minimnya jumlah peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2026/2027. Hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sekolah tersebut hanya menerima tiga siswa baru.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD Negeri 5 Hadipolo, Sholichul Hadi, mengatakan sebenarnya terdapat lima calon siswa yang mendaftar. Namun, dua di antaranya batal bersekolah karena terkendala administrasi kependudukan.
“Sekolah sebenarnya sudah membantu mengurus administrasi, tetapi orang tua kurang antusias melengkapi persyaratan sehingga akhirnya tidak jadi masuk,” bebernya saat ditemui di kantornya, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, rendahnya minat masyarakat menyekolahkan anak di SD Negeri 5 Hadipolo dipengaruhi beberapa faktor. Selain banyaknya sekolah dasar lain yang lokasinya berdekatan, sekolah ini juga masih melekat dengan stigma sebagai “sekolah kampung sosial” karena hampir seluruh siswanya berasal dari keluarga pengemis, pengamen, dan kalangan kurang mampu.
“Saat ini hampir 100 persen siswa kami berasal dari kampung sosial. Stigma itu masih melekat sehingga memengaruhi minat masyarakat. Ditambah lagi dulu sempat muncul isu sekolah ini akan digabung atau diregrouping,” katanya.
Untuk mencari peserta didik baru, pihak sekolah telah berupaya memasang spanduk hingga mendatangi kampung-kampung untuk mencari anak usia sekolah. Namun, stigma yang beredar masih memengaruhi minimnya jumlah peserta didik yang mendaftar ke sekolah tersebut.
Baca juga : Gedung Belum Rampung, MPLS Siswa Sekolah Rakyat di Jepara Diundur
Saat ini, SD Negeri 5 Hadipolo memiliki 29 siswa dari kelas I hingga VI. Rinciannya, kelas I berjumlah tiga siswa, kelas II tiga siswa, kelas III lima siswa, kelas IV tujuh siswa, kelas V tujuh siswa, dan kelas VI empat siswa. Proses belajar mengajar didukung enam guru dan satu tenaga kependidikan.
Sholichul mengaku pihak sekolah tidak mempermasalahkan apabila pemerintah nantinya memutuskan melakukan regrouping sekolah. Baginya, yang terpenting adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang layak serta tidak lagi ada pandangan yang menyudutkan sekolah tersebut.
“Kalau memang kebijakan terbaik adalah regrouping, kami siap mengikuti keputusan pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, Guru Kelas I SD Negeri 5 Hadipolo, Noor Anggraini, mengatakan pembelajaran bagi tiga siswa baru menjadi tantangan tersendiri. Selain mengenalkan lingkungan sekolah melalui MPLS selama lima hari, ia juga harus mengajarkan kemampuan dasar membaca karena sebagian siswa masih kesulitan mengenal huruf.
“Kami mulai dari pengenalan ruang kelas, permainan, ice breaking, sampai membuat struktur organisasi kelas agar anak-anak lebih semangat belajar,” katanya.
Menurut Noor, tantangan terbesar bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga kedisiplinan siswa dalam bersekolah. Bahkan, ia pernah mendatangi rumah seorang siswa yang tidak masuk sekolah, tetapi anak tersebut ternyata sedang mengamen.
“Target utama saya sederhana, anak-anak harus bisa membaca dulu. Kalau kemampuan membaca sudah terbentuk, materi pelajaran lainnya akan lebih mudah dipahami,” imbuhnya.
Editor: Kholistiono
