BETANEWS.ID, KUDUS – Di tengah maraknya ajakan di media sosial (medos) untuk menunda bahkan tidak membayar pajak kendaraan, tingkat kepatuhan masyarakat Kudus justru tetap tinggi dan tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah. Bahkan di triwulan pertama 2026 ini mampu melampui target.
Kasi Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kudus, Agus Praviantho, menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penerimaan PKB sebesar Rp 4,585 triliun.
Dari total target tersebut, Kabupaten Kudus mendapat porsi Rp 145 miliar. Hingga 31 Maret 2026, realisasi PKB di Kudus telah mencapai Rp 28,519 miliar atau sekitar 20 persen dari target tahunan.
“Capaian ini melampaui target triwulan pertama yang ditetapkan sebesar 15,65 persen. Artinya, kinerja penerimaan pajak di Kudus cukup baik dan menunjukkan kepatuhan masyarakat masih tinggi,” ujar Agus di ruang kerjanya belum lama ini.
Selain PKB, penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga mencatat hasil positif.
Dari target Rp 71,8 miliar, realisasi hingga akhir Maret mencapai Rp 15,425 miliar atau 21,46 persen.Agus mengakui, pada Februari hingga Maret sempat beredar ajakan di media sosial yang mendorong masyarakat untuk tidak membayar pajak kendaraan. Namun, fenomena tersebut tidak memberikan dampak berarti di Kudus.
“Alhamdulillah, di Kudus tidak berdampak serius. Tingkat kepatuhan masyarakat masih cukup tinggi,” tegasnya.
Baca juga: Di Tengah Isu Boikot Bayar PKB 2026, Realisasi Pajak Kendaraan Kudus Capai 8,24 Persen
Menurutnya, stabilitas penerimaan pajak turut didukung oleh gencarnya sosialisasi yang dilakukan Samsat. Edukasi langsung telah menyasar sembilan SMA/SMK serta sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.
Dalam kegiatan tersebut, Samsat juga melibatkan kepala desa dan sekretaris desa guna memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Dari hasil sosialisasi, potensi penerimaan pajak kendaraan di Kudus dinilai masih cukup besar.
“Ketika kami turun langsung ke lapangan, kesadaran masyarakat ternyata cukup baik. Ini tercermin dari capaian yang mampu melampaui target triwulan pertama,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, Agus menegaskan bahwa ajakan untuk tidak membayar pajak yang sempat viral tidak berpengaruh signifikan di Kudus.
Ia optimistis, dengan tingkat kepatuhan yang tetap terjaga, target penerimaan pajak tahun 2026 dapat tercapai sesuai harapan.
Editor : Kholistiono
