BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara berencana untuk membangun rumah dinas baru bagi Bupati. Wacana itu muncul sebab pendopo yang saat ini ditempati merupakan aset cagar budaya yang menyimpan sejarah perjuangan RA. Kartini.
Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara, Hanief Kurniawan saat ini rencana pembangunan rumah dinas baru itu masih dalam tahap pembahasan.
Baca Juga: MBG di Jepara Punya Skema Baru, Sebelum Disalurkan Harus Ada Persetujuan Kepala Puskesmas
Pemkab bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara masih membahas rencana itu dalam agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
“Rencana anggarannya sekitar Rp 4-5 miliar,” sebut Hanief, pada Sabtu (11/10/2025).
Anggaran itu, menurut Hanief rencananya akan digunakan untuk membangun rumah dinas dari nol hingga siap ditempati. Sementara untuk opsi lokasinya yaitu di belakang kompleks pendopo RA. Kartini, tepatnya di area lapangan tenis.
“Opsi lokasinya hanya di situ. Tidak ada yang lain. Saat ini masih dalam tahap pembahasan RAPBD dengan dewan (DPRD Jepara),” jelas Hanief.
Hanief menyampaikan, latar belakang munculnya rencana pembangunan rumah dinas baru bagi bupati karena adanya usulan agar pendapa dijadikan sebagai museum ukir Jepara. Wacana itu menurutnya juga belum lama muncul.
Namun sebenarnya, wacana menjadikan Pendapa RA Kartini sebagai museum ini sudah muncul cukup lama. Bukan spesifik sebagai museum ukir, melainkan museum yang secara khusus berisi hal-hal yang berkaitan dengan RA Kartini.
“Itu berawal dari adanya wacana bahwa rumah dinas bupati saat ini akan dijadikan museum ukir. Untuk itu, pak bupati harus ada tempat baru,” jelas Hanief.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jepara yang fokus pada persoalan infrastruktur, Andi Rakhmat menilai rencana pembangunan rumah dinas baru bagi bupati belum memiliki urgensi.
Baca Juga: Enam Siswa Mundur, Jumlah Siswa SR Cadangan di Jepara Juga Hanya Tinggal Enam
Sebab menurutnya masih banyak hal yang lebih penting untuk didahulukan. Terutama yang berkaitan dengan infrastruktur atau pelayanan publik. Bukan spesifik terkait jalan, tetapi infrastruktur lain seperti jembatan, saluran drainase atau irigasi pertanian saat ini lebih penting untuk didahulukan.
“Masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun. Kalau kemudian ada keinginan membangun rumah dinas bupati yang baru, itu harus ditinjau ulang,” katanya.
Editor: Haikal Rosyada
