BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyoroti belum optimalnya penerapan pembayaran retribusi non tunai di sejumlah tempat wisata. Sistem pembayaran yang saat ini hanya mengandalkan QRIS dinilai masih perlu evaluasi dan penyempurnaan agar lebih efektif.
Anggota Komisi B DPRD Kudus, H. Sayid Yunanta, S.Si mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang mulai menerapkan sistem nontunai untuk retribusi wisata. Menurutnya, langkah tersebut merupakan progres positif dalam digitalisasi layanan publik.
Baca Juga: Bakal Ada Videotron di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus
“Saya apresiasi retribusi tempat wisata di Kudus sudah menggunakan metode pembayaran nontunai melalui QRIS. Jika implementasinya belum optimal, segera deteksi penyebabnya agar bisa diperbaiki,” ujarnya kepada Betanews.id, Kamis (4/9/2025).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui, masih banyak pengunjung yang memilih membayar secara tunai. Hal tersebut tidak menjadi masalah, namun ia menekankan bahwa metode nontunai harus diutamakan.
“Layanan pembayaran tunai tetap ada untuk pengunjung yang tidak memiliki mobile banking. Tetapi bagi yang punya, sebaiknya diarahkan untuk membayar lewat QRIS,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia mendorong agar sistem pembayaran non tunai tidak hanya terpaku pada satu platform. Alternatif lain, seperti penggunaan kartu uang elektronik atau e-toll, bisa dipertimbangkan.
“Sebagian besar wisatawan Kudus datang rombongan dengan bus. Kalau mereka merasa repot harus membuka mobile banking untuk QRIS, sopir bus bisa langsung membayar dengan e-toll. Mayoritas sopir dan pemilik kendaraan sudah punya itu,” paparnya.
Menurutnya, Pemkab melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) perlu melakukan sosialisasi masif terkait metode pembayaran non tunai ini. Tujuannya agar wisatawan sudah menyiapkan pilihan pembayaran sebelum berkunjung.
“Kalau sosialisasi dilakukan, wisatawan akan siap. Mereka bisa memilih QRIS atau e-toll sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Selain aspek pembayaran, H. Sayid Yunanta, S.Si menekankan pentingnya pemetaan destinasi wisata yang berpotensi besar meningkatkan pendapatan daerah. Obyek-obyek populer perlu dikembangkan secara optimal dengan dukungan anggaran.
“Contoh Museum Kretek, meski PAD-nya masih jauh dibanding Colo, potensinya bisa terus dikembangkan agar jadi daya tarik wisata baru,” jelasnya.
Ia juga menyinggung Terminal Bakalan Krapyak, yang selama ini hanya menarik retribusi parkir dari rombongan peziarah. Menurutnya, ke depan pengunjung bisa dikenakan retribusi tambahan yang dikelola secara nontunai agar transparan dan mengurangi kebocoran.
“Kalau itu diterapkan dengan sistem nontunai, PAD Kudus akan meningkat sekaligus lebih akuntabel,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Implementasi pembayaran nontunai melalui QRIS di sejumlah tempat wisata di Kabupaten Kudus ternyata belum berjalan maksimal. Hingga saat ini, tingkat penggunaannya masih di bawah 50 persen.
Padahal, adanya layanan Qris diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan mampu menjadi lebih transparan.
Baca Juga: Tanggapi Isu Demo di Kudus, Sam’ani: ‘Tetaplah Beraktivitas Seperti Biasa’
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus, Mutrikah mengungkapkan, setidaknya sudah ada 23 titik QRIS di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Kudus yang dinaungi oleh Disbudpar Kudus. Namun, pemanfaatannya belum sesuai harapan.
“Presentasenya untuk penggunaan masih di bawah 50 persen. Kendalanya memang sebagian masyarakat belum terbiasa memakai mobile banking. Ada juga masyarakat yang berpikir yang membayar sedikit pakai Qris,” katanya, belum lama ini. (adv)
Editor: Haikal Rosyada
