BETANEWS.ID, PATI – Suasana siang di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Pati mendadak berubah drastis, Kamis (19/6/2025). Deretan truk besar memadati ruas jalan, memblokir akses utama jalur Pantura. Ratusan sopir truk turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai tak berpihak pada rakyat kecil.
Blokade masif ini membuat arus lalu lintas dari arah Kabupaten Kudus maupun ke arah Kabupaten Rembang lumpuh. Mobil pribadi hingga kendaraan berat tak bisa melintas. Hanya sepeda motor dan kendaraan kecil yang sesekali diizinkan lewat.
Baca Juga: Demo Penerapan ODOL, Truk Penuhi Jalanan di Lingkar Tanjang Pati
Awalnya, aksi hanya terfokus pada jalur dari arah Rembang menuju Kudus. Namun, usai berdialog dengan aparat kepolisian, para sopir memperluas blokade ke arah sebaliknya. Titik konsentrasi massa berada di kawasan lampu merah Tanjang, perempatan strategis yang menjadi simpul lalu lintas antarwilayah.
Tak hanya itu, jalur Pati-Grobogan pun ikut terkena imbas. Sejumlah truk sengaja dihentikan di tengah jalan. Para sopir menilai bahwa semua rekan seprofesi seharusnya ikut bergabung menyuarakan penolakan terhadap RUU ODOL yang dianggap menyengsarakan.
Arus kendaraan dari Pati menuju Kecamatan Kayen pun tersendat. Hanya kendaraan kecil dan sepeda motor yang masih bisa bergerak perlahan, sementara truk-truk dibiarkan parkir memanjang di sepanjang jalan.
Afif, salah satu perwakilan sopir menegaskan, bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas rencana penerapan aturan ODOL. Ia mengungkapkan bahwa jika aturan tersebut diberlakukan tanpa kajian matang, akan banyak keluarga yang terdampak secara ekonomi.
“Kalau aturan Odol harus dikaji dulu. Untuk siapa dan korbannya siapa. Satu muatan ini mengorbankan beberapa keluarga,” ungkap Afif.
Baca Juga: Orang Tua Siswa Tolak Rencana Regrouping SDN 01 Giling Gunungwungkal
Afif juga menolak anggapan bahwa aksi mereka membebani pemerintah. Menurutnya, para sopir hanya menuntut keadilan agar tidak menjadi korban kebijakan yang terkesan elitis.
“Harus dikaji dulu. Ini belum jelas. Dia memandang aturan hanya kota-kota besar. Kami di sini tidak merepotkan pemerintah. Yang penting kami tertib dengan membayar pajak,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
