BETANEWS.ID, KUDUS – Oknum relawan yang mengintimidasi sejumlah wartawan dalam peliputan evakuasi korban jatuh dari puncak Natas Angin Gunung Muria Kudus meminta maaf. Pria yang diketauhi bernama Muhammad Mukhlis berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi.
Mediasi dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Kamis (26/6/2025). Kedua belah pihak pun saling berjabat tangan dan saling memaafkan.
Baca Juga: Judi Online dan Orang Ketiga Buat Ratusan Wanita Kudus jadi Janda Baru
Hadir dalam mediasi, Kepala BPBD Kudus, Mundir, sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muria Raya dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kudus.
Mukhlis mengatakan, memohon maaf sebesar-besarnya karena telah melakukan intimidasi dan menghalangi kerja wartawan. Ia mengaku tidak mengenali para wartawan yang sedang mengambil dokumentasi guna pemberitaan aktual di lapangan.
“Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besaranya kepada teman-taman wartawan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” ujar Mukhlis kepada awak media usai mediasi.
Tindakannya tersebut, lanjut Mukhlis merupakan di luar kendalinya. Mungkin karena rasa lelah dan capek sehingga tak bisa mengendalikan emosi.
“Sebelumnya juga ada koordinasi bahwa foto dan video jenazah jangan sampai tersebar keluar. Oleh karenanya saya melakukan tindakan tersebut. Tapi sekali lagi, saya mohon maaf,” ucapnya.
Sementara itu ketua IJTI Muria Raya, Ihwan Miftakhudin berharap, dengan adanya kejadian ini bisa jadi edukasi bersama, tidak hanya kepada relawan tetapi juga kepada masyarakat. Bahwa kerja jurnalistik adalah kerja sosial yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU).
“Kami para jurnalis bekerja sesuai kode etik. Ketika dirasa kerja kami tidak sesuai aturan, ada aturan untuk mengadukan produk kami, yakni melalui Dewan Pers,” ujar Ihwan.
Begitu juga, lanjutnya, jurnalistik juga punya hak-hak ketika melakukan peliputan di lapangan. Dan hak-hak tersebut dilindungi juga oleh UU. Jadi, siapa saja yang menghalang-halangi kerja jurnalistik bisa dipidakan.
Menurutnya, menghalangi jurnalis dalam melakukan peliputan bencana merupakan pelanggaran terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Hak jurnalis untuk mendapatkan informasi dan meliput peristiwa, termasuk bencana, dilindungi oleh undang-undang. Penghalangan ini dapat berupa tindakan seperti larangan akses ke lokasi bencana, intimidasi, atau kekerasan terhadap jurnalis.
Dia mengungkapkan, setelah duduk bersama diketahui sumber masalahnya yakni ada permintaan dari keluarga agar tidak menyebarkan foto atau video visual korban. Mungkin itu yang jadi mis komunikasi antara jurnalis dan oknum relawan tersebut.
“Mungkin oknum relawan menganggap kita bakal mengambil visual detail korban yang bisa melukai keluarga. Padahal di kami menjunjung tinggi hak-hak korban. Kami berharap, semua bisa teredukasi, baik relawan dan masyarakat terkait kerja-kerja jurnalistik,” jelasnya.
Pada pertemuan hari ini, pihaknya tidak mau mencari kesalahan seseorang. Karena bagaimanapun kerja relawan adalah kerja kemanusiaan. Pihakn juga tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan.
“Artinya dari pertemuan ini kami memaafkan oknum relawan yang mengintervensi kawan-kawan jurnalis saat meliput evakuasi korban jatuh dari puncak Natas Angin. Dengan kejadian hari ini, semoga ke depan tidak terulang lagi, dan masyarakat juga teredukasi bahwa produk jurnalistik di lindungi oleh UU dan kami bekerja itu ada kode etiknya,” bebernya.
Baca Juga: Oknum Relawan Lakukan Ancaman dan Intimidasi Terhadap Jurnalis di Kudus
Sementara itu Kepala BPBD Kudus, Mundir sangat mengapresiasi perdamaian antara oknum relawan dan sejumlah wartawan di Kota Kretek. Sudah ada titik temu dan kedua belah pihak saling memaafkan.
“Pada intinya kita perlu bersinergi dan kerja sama, tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik masing-masing. Semoga ke depan tak terulang lagi dan bisa saling kompak,” harapnya.
Editor: Haikal Rosyada
