BETANEWS.ID, KUDUS – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI belum bisa berjalan di Kabupaten Kudus. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan.
Menurut Satria, hingga saat ini belum ada progres signifikan di Kudus karena terkendala belum tersedianya bangunan fisik untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: KPU Kudus Gencarkan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2029
“Progres di Kudus belum ada. Program ini baru berjalan di daerah yang sudah memiliki bangunan eksisting,” ujar Satria saat ditemui di TPS Jati Kulon, belum lama ini..
Ia mencontohkan daerah seperti Kabupaten Pati yang sudah dapat menjalankan program Sekolah Rakyat karena memanfaatkan bangunan milik Kemensos, yakni Sentra Margo Laras. Setidaknya, menurut data Kemensos, ada sekitar 53 daerah di Indonesia yang sudah memiliki fasilitas eksisting dan bisa langsung menjalankan program.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kemensos untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat tidak mampu. Guna mempercepat pelaksanaan, Kemensos memprioritaskan daerah yang telah memiliki sarana bangunan agar tak perlu membangun dari awal.
“Jika harus membangun dari nol, tentu butuh waktu lama. Maka daerah yang sudah punya bangunan bisa langsung jalan. Bahkan di beberapa daerah, sudah ada rekrutan kepala sekolah dan mereka telah mengikuti pelatihan atau retreat,” papar Satria.
Di Kabupaten Kudus, kata dia, Kemensos telah meminta agar pemerintah daerah menyiapkan lahan sebagai langkah awal. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan sekira 3 hektare di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota, guna dibangun Sekolah Rakyat.
Terkait tenaga pengajar, lanjut Satria, proses rekrutmen nantinya akan menjadi kewenangan langsung dari Kemensos. Pemerintah daerah hanya bertugas menyiapkan sarana dasar seperti lahan atau bangunan penunjang.
“Untuk siswa yang akan mengakses pendidikan di Sekolah Rakyat, sasarannya jelas yaitu masyarakat tidak mampu. Data calon peserta didik juga akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” terangnya.
Baca Juga: Ada Tambang Ilegal Dekat Bendungan Logung, DPRD Kudus Bakal Laporkan ke Kementerian PU
Dengan belum adanya sarana fisik di Kudus, program Sekolah Rakyat masih harus menunggu kesiapan infrastruktur. Satria berharap, adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat agar Kudus juga bisa menjadi bagian dari implementasi program pendidikan alternatif ini.
“Semoga pengajuan lahan disetujui. Kemudian segera dilakukan pembangunan, sehingga Sekolah Rakyat di Kudus bisa terealisasi,” harapnya.
Editor: Haikal Rosyada
