BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dinilai kurang tegas dalam menindak tambak udang vaname yang kembali beroperasi di Kepulauan Karimunjawa.
Aktivis Lingkar Juang Karimunjawa, Bambang Zakaria, mengungkapkan, saat ini bibit-bibit gejolak sudah mulai muncul setelah masyarakat mengetahui tambak udang kembali beroperasi. Sebab, masyarakat melihat tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Jepara untuk menjalankan aturan.
“Di masyarakat ini sudah sampai begini, sudahlah tidak usah pedulikan lagi pemerintah. Kita langsung ke sana (tambak). Ini sudah mulai ekstrem teman-teman di sini,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Sabtu (15/2/2025).
Baca juga: Tambak Udang Karimunjawa Kembali Aktif, Pemkab Jepara Hanya Beri Surat Teguran
Padahal, dalam Peraturan Daearah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043, sudah disebutkan bahwa Karimunjawa khusus diperuntukkan sebagai kawasan wisata dan cagar alam.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah sudah seharusnya bertindak tegas untuk menertibkan tambak udang.
Bagi masyarakat Karimunjawa, ketegasan tersebut juga menjadi barometer kehormatan pemerintah di depat rakyatnya dalam menjalankan aturan. Jika pemerintah tidak tegas, ia meyakini wibawa dan kepercayaan pemerintah di mata masyarakat akan hilang.
Menurutnya, usai perkara hukum tambak udang lalu, hubungan antara masyarakat yang pro dan kontra dengan tambak kini sudah mulai harmonis. Sehingga, ia berharap pemerintah tidak bersikap yang justru bisa merusak hubungan harmonis di masyarakat yang sudah mulai terjalin kembali.
“Jangan sampai masyarakat bertengkar lagi. Sebab teman-teman sudah (mengajak) geruduk saja. Sudah tak melihat pemerintah. Sudah melihat antara kita (kontra tambak dan petambak). Sudah nggapah (menghina) ini, kata teman-teman. Ini, kan, bahaya sekali,” katanya.
Baca juga: Langgar Perda, Pemilik Tambak Udang di Karimunjawa Menolak Tutup
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa saat ini juga mulai muncul persepsi di masyarakat bahwa terdapat operasi yang digerakkan orang kuat di belakang tiga petambak.
Sebab dari penilaian warga, sejauh ini masyarakat Karimunjawa selalu taat aturan. Tetapi ketika petambak, yang merupakan warga lokal tersebut dipanggil oleh Camat Karimunjawa untuk menandatangani penghentian aktivitasnya, salah satu petambak justru menolak.
“Dan yang saya khawatirkan, ketika ini dibiarkan pemda, akan marak kembali. Aturannya sudah jelas kok. Tidak ada lagi toleransi seharusnya. Kalau tidak tegas, bisa dicurigai, pemerintah memang mau adu domba kami,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
