BETANEWS.ID, KUDUS – Pembangunan ataupun perbaikan jalan di Kabupaten Kudus pada 2025 diperkirakan tidak akan bisa maksimal. Pasalnya, alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kebutuhan tersebut dipangkas hingga Rp45 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Arief Budi Siswanto menyampaikan, selama dua tahun terakhir pihaknya mendapatkan alokasi DBHCHT untuk kegiatan infrastruktur.
“Di tahun 2025 kita juga dapat alokasi dana cukai. Namun, di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kudus dipangkas,” ujar Arief kepada Betanews.id usai groundbreaking Jembatan Karangsambung, Kecamatan Bae, belum lama ini.
Baca juga: Jembatan ‘Penguji Kesabaran’ Berusia Seabad di Kudus Mulai Dibongkar
Arief mengatakan, untuk tahun depan Dinas PUPR Kudus mengajukan alokasi DBHCHT kurang lebih sebesar Rp60 miliar. Namun, ketika di Banggar dipangkas Rp45 miliar.
“Sehingga di 2025, Dinas PUPR hanya mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut jelas kurang, tetapi karena sudah diputuskan oleh Banggar, kami siap hormat,” tegasnya.
Alokasi DBHCHT sebesar Rp15 miliar tersebut, tutur Arief, hanya bisa untuk pembangunan empat ruas jalan saja dan drainase. Untuk pembangunan drainase difokuskan di Kecamatan Kota.
“Hal itu untuk untuk mengurangi genangan-genangan di Kecamatan Kota. Satu di antaranya di Jalan HM Subchan,” bebernya.
Baca juga: Pembangunan Jembatan Karangsambung Disebut Berkah dari Banjir Awal 2024
Dengan alokasi anggaran yang minim tersebut, Arief pun meminta maaf kepada masyarakat. Sebab, ruas-ruas jalan prioritas untuk ditangani di tahun depan tak bisa dilaksanakan.
“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, karena ruas-ruas jalan prioritas untuk ditangani tak bisa dilaksanakan. Sebab alokasi DBHCHT dipangkas hingga Rp45 miliar,” imbuhnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
