BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kudus akan segera tancap gas dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus, Masan, Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut akan melakukan penjaringan calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Kudus mulai Mei 2024.
“Kita belum buka penjaringan bakal cabup Kudus. Kemungkinan bulan depan (Mei 2024), setelah mendapatkan arahan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah,” ujar Masan melalui sambungan telepon, Rabu (24/4/2024).
Baca juga: ‘Banteng-Banteng Tua’ Keluar Kandang, Siap Menangkan Jagoan PDIP di Pilkada Kudus
Masan mengatakan, penjaringan cabup dan cawabup tersebut untuk menemukan sosok terbaik yang akan memimpin Kabupaten Kudus. Dari penjaringan tersebut pihaknya akan tahu siapa saja yang akan daftar dan muncul untuk diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
“Tentunya kita ada kriteria cabup yang bakal diusulkan ke DPP agar diusung oleh PDI Perjuangan, di antaranya, rajin, perhatian kepada masyarakat, dan mau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pokoknya yang bisa ngayomi, ngayani dan ngayemi,” beber pria yang juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus tersebut.
Disinggung apakah dirinya siap untuk maju di Pilkada Kudus 2024, Masan mengaku tergantung yang menawari. Apabila yang menawari untuk maju adalah ketua umum PDI Perjuangan, tentunya dia akan mematuhinya.
Baca juga: Ditanya Soal Nyabup, Masan: ‘Kalau Diberi Amanat oleh Partai Saya Siap’
“Jika yang menawari untuk maju di Pilkada Kudus adalah Bu Megawati Soekarno Putri, tentu saya siap. Karena itu merupakan amanat yang harus saya patuhi selaku kader PDI Perjuangan,” tandas Masan.
Sebagai informasi, Pilkada Kudus akan dilaksanakan berbarengan dengan daerah lain yakni 27 November 2024. Dengan perolehan 9 kursi anggota DPRD Kudus pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan merupakan partai satu-satunya yang bisa mengusung cabup dan cawabup sendiri tanpa harus koalisi dengan partai lain.
Editor: Ahmad Muhlisin
