BETANEWS.ID, SEMARANG – Jawa Tengah mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2023 sebesar Rp104,28 triliun. Anggaran itu terdiri dari alokasi belanja lembaga sebesar Rp38,28 triliun dan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 66 triliun.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau kabupaten/kota serta lembaga vertikal terkait untuk mempercepat penggunaannya, tapi pengelolaannya harus benar.
“Rasanya untuk penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kali ini, ini terakhir kayaknya saya berdiri di sini. Mudah-mudahan yang terakhir itu bukan berarti makin lembek, harus gas pol,” tegas Ganjar di acara Penyerahan DIPA Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).
Baca juga: Rapat dengan Ganjar, Mendagri Soroti Serapan Anggaran yang Masih Rendah
Ganjar mengimbau, anggaran DIPA ini bisa dimaksimalkan untuk stimulan pelayanan investasi.
“Uang APBD apalagi dari DIPA ini dipakai sebagai stimulan disamping operasional, sehingga ada belanja untuk pegawai itu pasti ocasional untuk aktivitas belanja macem-macem,” ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar mengingatkan kepada kabupaten/kota yang masih punya dana mengendap di bank agar segera digunakan. Meskipun dari hasil pengecekannya, dana belum terserap itu berasal dari anggaran yang memang tidak diutak-atik.
Misalnya dana atau anggaran cadangan untuk Pilkada. Kemudian dana di RSUD yang asalnya dari klaim Pandemi Covid-19 di mana anggarannya baru diterima di akhir 2021.
“Itu baru bisa dipakainya lama sekali, (nunggu) perubahan, jadi akhir tahun berikutnya. Maka saya usul agar regulasinya diubah, begitu itu masuk dalam hal seperti itu boleh digunakan,” tuturnya.
Baca juga: Pembangunan MAJT Magelang Akan Habiskan Anggaran Rp120 Miliar
Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada seluruh kabupaten/kota serta lembaga vertikal yang menerima alokasi agar kompak mengelolanya dengan baik, terutama menghadapi tahun 2023 yang diprekdisikan tidak mudah.
Gubernur Jateng dua periode itu mengatakan, anggaran itu harus dimaksimalkan pada tercapainya tujuan kemandirian pangan dan energi. Selain itu juga untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan.
“Agar di 2023 kita itu kita punya daya, punya kekuatan, punya sumber yang baik. Kalau dikelola dengan baik maka sebenarnya di tengah sulitnya situasi dunia kemandirian kita diuji dan bisa kita tunjukkan,” tegasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
