BETANEWS.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi salah satu upaya pemberantasan sejak dini. Dia menilai, pendidikan antikorupsi di sekolah tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus. Nilai kejujuran itu bisa disisipkan dalam pelajaran di sekolah, baik melalui pendidikan maupun cara belajar yang kreatif.
Tak hanya itu, lanjut Ganjar, pendidikan antikorupsi bisa diberikan melalui komunikasi yang kreatif, seperti melalui media sosial, kaus, atau berbagai media seperti stiker dan lainnya.
“Pendidikan agama menjelaskan itu, pendidikan PKN menjelaskan itu, mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok melakukan pendidikan antikorupsi lebih kreatif, inovatif lagi agar banyak media atau cara dipakai untuk kampanye antikorupsi,” ujarnya saat hadir pada peringatan road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (1/12/2022).
Baca juga: KPK Jadikan Banyubiru Semarang Sebagai Desa Antikorupsi
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng mencatat, sampai saat ini sudah ada 23 SMA dan SMK negeri yang menjalankan pendidikan antikorupsi. Sekolah itu adalah SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan, SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng Kota Semarang.
Ada juga, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng Kabupaten Pati. Selanjutnya, SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali, dan SMKN 2 Sukoharjo.
Juga, SMAN 1 Magelang Kota Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung, SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas, SMKN Jateng Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan, dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.
Baca juga: Dana Desa Jadi Ladang Korupsi, Modusnya Mark Up Anggaran hingga Program Fiktif
Ketua KPK RI Firli menyampaikan, pendidikan antikorupsi juga dilakukan di instansi pendidikan di masyarakat. Tentu dengan penanaman integritas melalui program pendidikan masyarakat yang menyasar kepada seluruh jajaran pendidikan termasuk pada tahapan pendidikan baik formal maupun informal.
“Nah pendidikan masyarakat ini menyasar pada seluruh jejaring pendidikan, masuk kepada tahapan pendidikan, baik formal dan informal,” kata Firli.
Editor: Ahmad Muhlisin
