BETANEWS.ID, SEMARANG – Dari pendataan di 16 kecamatan dan 177 kelurahan di Kota Semarang, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyaring sebanyak 7 kelurahan yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.
Plt Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan, 7 kelurahan itu memiliki tingkat kemiskinan yang dinilai cukup tinggi. Program penanggulangan kemiskinan itu akan berjalan 2023 mendatang.
Baca juga: Kota Semarang Implementasikan Program CCBO-USAID
“Kelurahan yang dipilih yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Tujuh kelurahan tersebut adalah Muktiharjo, Tandang, kemudian Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Rejosari, sama Muktiharjo Kidul,” ujar Ita usai menghadiri Sosialisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Rooms Inc Hotel Semarang, Selasa (25/10/2022).
Plt Wali Kota Semarang yang akrab disapa Mbak Ita itu menyebut, bahwa di Kota Semarang tidak ditemui adanya kemiskinan ekstrem.
“Kalau kemiskinan ekstrem Insya Allah Kota Semarang tidak se ekstrem dengan daerah lain, tapi kita tetap terus prioritaskan untuk tahun 2023 mendatang,” ujarnya.
Sebelumnya, Mba Ita menerangkan, sudah melaksanakan survei mengenai tingkat kemiskinan di Kota Semarang yang didasarkan pada sejumlah indicator. Di antaranya tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, dan jumlah anak tidak sekolah. Survei tersebut menghasilkan 7 kelurahan yang membutuhkan perhatian khusus.
Mba Ita pun meminta, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sama dalam mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, masing-masing OPD memiliki tanggung jawab dalam program ini. Nantinya, pemkot juga akan bekerja sama dengan korporasi untuk mendapatkan CSR (Corporate Social Responsibility).
Baca juga: Kota Semarang Raih Penghargaan PPD Terbaik di Jateng
“Nanti kami akan tambah juga dengan CSR. Tidak harus semuanya se-Kota Semarang diberi oleh satu perusahaan. BUMN, BUMD, atau swasta ini kan tersebar di seluruh Kota Semarang,” ujarnya.
Di samping itu, Pemkot Semarang kini tengah membenahi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Hal ini untuk memastikan data telah update dan menghindari adanya kebijakan tidak tepat sasaran.
Editor: Kholistiono
