BETANEWS.ID, SEMARANG – Kota Semarang dan Kabupaten Pati berhasil jadi yang terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2021 tingkat Jawa Tengah. Menyusul di peringkat dua dan tiga di kategori kota adalah Kota Surakarta dan Kota Magelang. Sedangkan di kategori kabupaten, peringkat dua disabet Kabupaten Banyumas dan peringkat tiga Kabupaten Pekalongan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada bupati/wali kota di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (14/4/2021). Hadir dalam acara tersebut adalah Hendrar Prihadi, Gibran Rakabuming Raka, M Nur Aziz, Haryanto, dan sejumlah bupati lainnya.
Selain pemberian penghargaan, hari itu juga dilaksanakan gelaran musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 2022. Meski acara digelar virtual, antusiasme masyarakat untuk memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan daerah masih cukup tinggi.
Baca juga: Dinilai Berhasil Bikin Warga Melek Keuangan, Jateng Terima Tiga Penghargaan dari OJK
Tercatat hingga saat ini, terdapat 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam website resmi. Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat itu sebesar Rp31,7 triliun.
“Usulan itu terdiri dari usulan bantuan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp 8,2 triliun, usulan sektoral kabupaten/kota Rp 8,4 triliun, pokir DPRD Rp 4,5 triliun, musrenbang desa Rp 43,1 miliar dan usulan dari masyarakat lainnya Rp 10,4 triliun. Total ada 27.808 usulan dengan anggaran Rp31,7 triliun,” kata Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo.
Masukan itu, lanjut dia, dimungkinkan akan bertambah mengingat batas waktu memberikan masukan dan usulan dari masyarakat ditutup pada Kamis (15/4/2021) besok.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Terbukti, meski daring namun antusias masyarakat tetap tinggi.
“Akan tetapi usulan itu angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggal politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara. Maka tadi saya terima kasih DPRD ikut hadir,” kata Ganjar.
Ganjar menerangkan, potensi anggaran Pemprov Jateng tak mungkin memenuhi semua usulan dari masyarakat itu. Untuk itu, maka nantinya akan diputuskan skala prioritas dari masing-masing usulan dan mempertimbangkan kepentingan daerah.
Baca juga: Ganjar Beri Penghargaan 10 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik di Jateng
“Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD,” terangnya.
Ganjar juga meminta agar semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan. Argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai. Verifikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu.
“Verifikasi harus dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan,” pungkasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
