31 C
Kudus
Jumat, Agustus 12, 2022
spot_img
BerandaKUDUSWarga yang Sertifikatkan...

Warga yang Sertifikatkan Lahan Sempadan Sungai Terancam Pidana

BETANEWS.ID, KUDUS – Normalisasi Sungai Wulan dan tanggul jebol yang mengakibatkan banjir di empat desa di Kudus mengalami beberapa kendala. Satu di antaranya adalah pembebasan lahan milik warga yang berada di sempadan Sungai Wulan. Anehnya, warga tersebut punya sertifikat tanah yang lahannya termasuk bagian sempadan Sungai Wulan. Sehingga, proses normalisasi jadi rumit dan tentunya butuh waktu.

Untuk mencegah hal itu terjadi lagi dikemudian hari, Kepala Bidang PSDA pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dina Noviadriana menegaskan, pihaknya saat ini punya tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bertugas untuk menertibkan sepadan sungai. Apalagi, sekarang lagi gencar-gencarnya penerapan undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Perwakilan BBWS Pemali Juana saat meninjau pembangunan tanggul darurat di Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kudus. FOto: Rabu Sipan.

“Dengan undang-undang (UU) 17 tahun 2019 pasal 70 sampai 75 ada klausul tindak pidana. Bagi siapa saja warga yang memanfaatkan sempadan sungai akan dijerat pidana,” ujar perempuan yang akrab disapa Dina kepada awak media, Senin (4/1/2020).

- Ads Banner -

Baca juga: Normalisasi Sungai Wulan Terkendala Lahan, Hartopo Berharap Warga Sudi Hibahkan Tanah

Atas dasar undang-undang itu, BBWS Pemali Juana dan PPNS akan bergerak menertibkan sempadan-sempadan sungai yang dimanfaatkan atau dimiliki warga. Selain itu, tambah dia, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) tentang penerapan undang-undang baru itu agar mereka juga konsekuen untuk menggunakan peraturan baru tersebut.

Konsekuen dalam arti, bila ada warga atau pihak manapun yang mengajukan sertifikat hak milik (SHM) tanah, tapi tanah tersebut ada di sempadan sungai, pihak BPN harus menolaknya. Kalau mereka tidak mematuhi undang-undang 17 tahun 2019 dengan menerbitkan SHM tanah di bantaran sungai, mereka nanti bisa kena tindak pidana.

“Kami berharap pihan BPN konsekuen untuk mematuhi UU 17 tahun 2019, dengan tidak menerbitkan SHM tanah di sempadan sungai. Kalau BPN sampai mengeluarkan SHM tanah sempadan sungai, mereka nanti yang kena pasal pidana,” tutup Dina.

Editor: Ahmad Muhlisin

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

32,381FansSuka
15,327PengikutMengikuti
4,330PengikutMengikuti
90,084PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler