BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendapat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan karena dalam laporan keuangannya memberikan informasi yang bebas dari salah saji materil.
Plt Bupati Kudus HM Hartopo menuturkan, pihaknya mendapatkan penghargaan opini WTP delapan kali berturut-turut sejak 2012. Menurutnya, laporan keuangan yang diberikan jelas, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat. Capaian ini bisa diraih usai melalui proses yang cukup panjang. Mari kita kawal agar kinerja Pemkab Kudus makin berkualitas. Ini adalah bukti bahwa Kudus kian akuntabel,” tuturnya saat menerima penghargaan dari perwakilan Kementerian Keuangan di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (14/10/2020).
Baca juga: APBD Perubahan 2020 Disahkan, Pemkab Kudus Fokus pada Infrastruktur
Dikatakan Hartopo, pihaknya akan terus mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi di bidang WTP tersebut. Dirinya pun meminta agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu memberikan laporan yang jelas, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin mewujudkan spirit good governance dan clean government. Ini untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus Wawan Hermawan menuturkan, dalam pemberian penghargaan opini WTP tersebut, sebenarnya akan langsung diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta. Namun karena masih pandemi Covid-19, pihaknya ditugaskan untuk menyerahkan penghargaan tersebut.
“Lima kali mampu meraih opini WTP secara beruntun akan diberikan piagam khusus dari Ibu Menteri. Ini kami ditugaskan oleh Ibu Menteri untuk menyerahkan ke Bapak Plt Bupati. Karena kondisi masih seperti ini (Covid-19),” tuturnya.
Baca juga: Program JPE untuk UMKM Dilanjut, Total Anggaran Rp 7 Miliar
Wawan memberitahukan, penghargaan WTP delapan kali berturut-turut karena Kabupaten Kudus dalam laporan keuangannya memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut juga dapat dipenuhi secara lengkap.
Kriteria tersebut di antaranya yakni sistem pengendalian internal harus bagus. Selain itu, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan juga sangat ditekankan. Selanjutnya, tidak adanya salah saji materil dan data yang berkaitan dengan integritas harus baik.
“Syaratnya telah dipenuhi secara lengkap dan memang ini prestasi yang luar biasa,” pungkas Wawan.
Edotor: Ahmad Muhlisin
