BETANEWS.ID, SEMARANG – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto menilai Jawa Tengah tak siap menghadapi kondisi new normal atau kenormalan baru. Sosialisasi yang lemah dan rendahnya kesadaran masyarakat pada protokol kesehatan Covid 19 disebut jadi alasan utama.
Menurutnya, sosialisasi memang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, tapi belum jelas tolok ukurnya. Hal itulah yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 rendah, seperti yang dia temui di sejumlah wilayah.
“Saat ini upaya pencegahan penularan Covid 19 menekankan pada kesadaran masyarakat. Di sisi lain, kesadaran masyarakat rendah karena sosialisasi juga lemah. Jateng belum siap hadapi new normal,” kata Yudi yang juga menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD Jateng ini, Senin (15/6/2020).
Baca juga: Ganjar Sebut Hanya Tinggal Tiga Daerah di Jateng yang Kategori Merah
Ia lantas membandingkan dengan upaya sosialisasi pada saat pemilu atau pilkada. Di situ ada ketentuan jelas ketentuan jumlah baliho atau poster yang harus disediakan dan dipasang oleh pemerintah. Sebarannya pun juga benar-benar merata hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan.
“Tapi bentuk sosialisasi pada pencegahan Covid ini tidak jelas. Memang sudah ada, tapi sangat minim dan tak ada tolok ukurnya. Mestinya alokasi anggaran bisa detail sebagaimana sosialisasi pemilu,” kata Yudi.
Padahal, lanjut Yudi, pemprov telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk penanganan Covid 19. Dana itu berasal dari relokasi APBD 2019 dan di antaranya digunakan untuk penanganan pasien, termasuk pemulihan ekonomi. Namun, sekali lagi alokasi untuk sosialisasi belum terlihat nyata.
Baca juga: Pemprov Jateng Kebut Susun Norma Baru sebagai Pedoman New Normal
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini sepakat jika perekonomian masyarakat harus terus berjalan, tapi mesti dibarengi dengan sosialisasi perihal protokol kesehatan yang masif.
Ia juga prihatin saat pemerintah Kota Semarang menerapkan perlakukan berbeda dalam penanganan Covid 19. Di saat ada pedagang di pasar dinyatakan positif Covid 19 maka pasar ditutup dalam beberapa hari. Di sisi lain, ketika ada 20 pejabat Pemkot Semarang positif Covid 19 kebijakan yang ditempuh justru berbeda.
“Kenapa berbeda? Artinya, pencegahan dengan sosialisasi begitu penting. Tak hanya di Semarang tapi juga semua wilayah di Jateng. Apalagi di wilayah kabupaten yang jauh dari wilayah perkotaannya,” tutup Yudi.
Editor: Ahmad Muhlisin
