BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera merealisasikan bantuan sosial untuk masyarakat saat Covid-19 mewabah. Sebanyak 1,8 juta warga akan mendapat jatah Rp 200 ribu perbulan selama tiga bulan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, dana Rp 1,4 triliun yang telah dianggarkan, Rp 1 triliun lebih di antaranya akan digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam waktu tak lama lagi, bantuan tersebut akan segera didistribusikan.
“Bantuan sosial ini akan ditujukan untuk sekitar 1,8 juta warga di Jateng. Hari ini targetnya secara administratif selesai, biar bisa segera direalisasikan,” ujar Ganjar usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Kamis (2/4/2020).
Baca juga: 1,8 Juta Warga Jateng Akan Terima BLT, Anggaran Rp 1,4 T Sudah Disiapkan
Ganjar menjelaskan, bantuan sosial akan diberikan senilai Rp 200 ribu perbulan. Bantuan tersebut tidak berupa uang tunai melainkan dalam bentuk sembako. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan.
Bansos ini, kata Ganjar, akan diperuntukkan bagi warga miskin desil 3 dan 4. Untuk desil 1 dan 2 sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial. Baik bansos dari pusat maupun Jateng, nominal bantuan yang diberikan tidak berbeda, yakni sebesar Rp 200 ribu perbulan.
Baca juga: BUMD Jateng Donasikan Ribuan Masker dan Hand Sanitizer
Untuk pelaksnaan distribusi bantuan tersebut, Ganjar mengatakan telah berkoordinasi dengan bupati dan walikota di Jateng. Dia berharap bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ini bisa tepat sasaran.
“Kami sudah komunikasi intens dengan bupati dan walikota terkait ralokasi dan realokasi anggaran untuk bansos. Ini agar tidak terjadi tunpang tindih, tapi saling melengkapi. Dengan begitu masyarakat yang dijangkau bisa lebih luas,” ujar Ganjar.
Baca juga: Risau Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19, Ganjar : ‘Mereka Bukan Musuh’
Agar bantuan bisa lebih besar, pihaknya terus mendorong kelompok masyarakat dan swasta ikut serta membantu. Tidak hanya dana CSR dari swasta, tapi zakat infaq dan sodaqoh bisa dioptimalkan.
Editor: Suwoko
Seharusnya ada kontak person untuk pengaduan2 apabila bantua2 tersebut tdk tepat sasaran…, khususnya masyarakat yg dipedesaan…, biasanya bilamana ada masyarakat didesa yg kurang mampu tp tdk mendapatkan bantuan trus tanya ke pemdes biasanya pihak pemdes memilih titik aman dengan jawaban tidak tahu…, maka dari itu utk pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat harus mencantumkan kontak person utk pengaduan2 dari masyarakat kalangan bawah…
betulll setuju bwgt
soale kalangan desa selalu tidak tepat sasaran
hoax besar karena d daerah saya nggak ada sama sekali kebijakan2 mencegah covid 19. di daerah sya sampai sekarang belum ada tindakan mencegah covid 19.
maf bhkan y mlecehkn,, susah pyah pemerintah ngajuin bantuan BLT tpi semuay sia2 dn percuma,karna hampir 100% bantuan tak kn samp ke masyarakt yg membutuh kn.
jd rakyat miski jng harap dpt bantuan,, justru yg mampu dn deket sama prangkat2 desalah yg past dapat.
skali lgi maf ??? klu kata2 kurang sopan,, karna itu fakta.,,di daerah qu
Itu bantuan katanya buat orang yg miskin/kurang mampu.. sedangkan yg di anggap mampu..menjadi tidak mampu.. keluar rumah ga boleh.. jalan2 di pedesaanpun banyak yg di portal.. apa itu artinya benar2 dapet bantuan semua? Atau hanya hoax ???
Alah yang dapet orang2 itu aja anjing, dikira yang kena dampak orang2 itu aja kali yah, kalo mau pembagian ya rata lah kalo mau kalo ga bisa gausah sekalian
Mari bantu gubernur untuk program tersebut,agar tepat sasaran..Proaktip saja..didaerah kami dari NUCARE LAZISNU juga sudah mulai melangkah untuk pengumpulan donasi bagi warga yg mampu untuk mau mendermakan uang atau sembako.yang akan kami bagikan ke warga.walau sifatnya tidak tetap dan tidak seberapa tapi kami ttep bergerak untuk para kaum duafa…NU PEDULI ,ORANG KAYA BERBAGI
Saya stju dengan saran teman2 supaya ada posko pengaduan .spya jerh payah pemerintah tepat sasaran pak ganjarrr