BETANEWS.ID, DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan pemetaan desa rawan konflik jelang pemilihan kepala desa (pilkades) gelombang II yang akan diselenggarakan pada Oktober 2023. Terdapat beberapa desa yang masuk kategori rawan konflik.
Bupati Demak, Eisti’anah mengatakan, terdapat empat desa rawan konflik pada pilkades yang diikuti 55 Desa di 14 Kecamatan di Kabupaten Demak tersebut.
Baca Juga: Air Pantai Glagah Wangi Demak Dipercaya Bisa Obati Gatal-Gatal hingga Flu
“Tadi disampaikan ada empat desa di Desa Mlaten Kecamatan Mijen, Desa Sarirejo Kecamatan Guntur, Desa Wonokerto, dan Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah,” katanya di Gedung Grhadika Bina Praja, Kantor Bupati Demak, Selasa (1/8/2023).
Tiap desa memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga perlu adanya penanganan khusus pada masing-masing tempat pilkades.
“Nanti akan kita perbaiki secara case to case,” terangya.
Penanganan yang dimaksud, lanjut Eisti adalah pendampingan, seperti yang terjadi di Desa Mlaten, Kecamatan Mijen karena beberapa panitia pilkades mengundurkan diri. Kemudian di Desa Sarirejo Kecamatan Karangtengah mengenai ijazah yang tidak memenuhi syarat pendidikan terakhir.
“Jadi seperti di Desa Mlaten ada keputusan dari panitia sebenarnya, tapi dari desa seperti tidak ingin melaksanakan. Nah ini yang seharusnya kita dampingi terus kemudian mungkin dari panitia desa ada tekanan dari berbagai pihak,” imbuhnya.
Baca Juga: Abrasi Pantai Tambakbulusan, DKP Demak Sebut Kurangnya Konservasi Mangrove
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan peraturan bupati (perbub) untuk mencegah adanya kegagalan dalam pelaksanaan pilkades.
“Perbub sudah kita susun dan ini upaya kita, seperti yang terjadi di 182 desa yang seharusnya 183 desa, ada yang satu mengundurkan diri di Desa Wonokerto, itu sudah kita perbaiki semoga dengan regulasi yang ada bisa memperbaiki semua,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
