BETANEWS.ID, KUDUS – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kudus mendesak DPRD Kudus ikut mengawasi proses seleksi perangkat desa. Hal itu disampaikan saat menggelar audiensi dengan anggota dewan di Gedung DPRD Kudus, Selasa (30/8/2022).
Ketua HMI Cabang Kudus Muhamad Muhaimin mengatakan, pihaknya menyampaikan terkait agenda seleksi perangkat desa yang ada di Kabupaten Kudus. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kudus dan DPRD Kudus harus aktif mengawasi mekanisme pencalonan perangkat desa tersebut.
“Kami mewanti-wanti terkait adanya perekrutan perangkat desa yang ada di Kabupaten Kudus khususnya DPRD untuk mengawasi. Jangan sampai ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti yang ada di Kabupaten Demak,” bebernya.
Baca juga: Pemkab Kudus Segera Lakukan Seleksi 200 Perangkat Desa, Ini Syarat dan Jadwalnya
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kudus Anis Hidayat sangat setuju, meski pihaknya belum tahu pasti jadwal pencalonan dimulai.
“Permintaan praktik yang bersih dalam rekrutmen perangkat desa kabupaten Kudus itu tentu kita persilakan, dan mari melakukan pengawasan bersama,” tagasnya.
Anis menyampaikan, pihaknya akan senantiasa mengawasi praktik-praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh panitia seleksi, dengan harapan tidak ada yang merasa dirugikan.
Baca juga: DPRD Kudus Siap Teruskan Aspirasi Pendemo soal Penolakan Kenaikan BBM Sampai Pusat
“Kemudian kami juga mengawasi sehingga harapannya tidak ada praktik-praktik pungli yang dilakukan oleh panitia seleksi,” terangnya.
Pihaknya juga menyebut agar praktik-praktik pungli seperti kabupaten lain yang sudah terjadi dibuat pengalaman dan tidak terjadi di Kabupaten Kudus.
“Tidak seperti kabupaten tetangga yang di situ ada praktik-praktik pungli. Maka itu menjadi warning, dan tentunya itu harus diawasi bersama,” pungkas Anis.
Editor: Ahmad Muhlisin
