BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kabupaten Kudus mencatat ada 12 desa mengajukan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada awal 2022. 12 desa itu adalah Desa Sidorekso, Damaran, Jetiskapuan, Pasuruhan Lor, Jepang, Gondoharum, Bae, Menawan, Puyoh, Kaliwungu, Mijen, dan Mlati Lor.
Kepala Dinas PMD Adi Sadhono melalui Staf Analis Kebijakan Diniar Fauziah menjelaskan, saat ini desa-desa tersebut masih mengurus legalitas badan hukum agar bisa langsung menjalankan usaha dan menjalin kerja sama dengan CV, PT, ataupun Koperasi.
Meski banyak desa yang mengajukan pendirian BUMDes, Diniar mengakui jika dari 57 BUMDes, banyak yang keberadaannya belum optimal untuk mendorong peningkatan perekonomian desa.
Baca juga: Resmi jadi Desa Wisata, Desa Japan Unggulkan Kuliner Jadul untuk Tarik Wisatawan
“Beberapa desa yang sudah cukup optimal saat ini ada Desa Gondosari, Jekulo, Jati Kulon, Glagah Kulon. Itu kemarin cukup terlihat kiprahnya bagi masyarakat dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Desa),” ucapnya, Sabtu (22/1/2022).
Maka dari itu, pihaknya akan gencar mengadakan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kapasitas BUMDes. Karena melihat kondisi di kapangan, bahyak yang masih pasif dan banyak menemukan kendala.
“Selama ini masih ada beberapa BUMDes yang pasif karena masih banyak kendala, hal itu karena sinergi antara Pemdes (Pemerintah Desa) dan pengelola. Ada juga karena SDMnya kurang,” tambahnya.
Baca juga: Desa Gondosari Dikukuhkan jadi Desa Wisata Berkat Seni Budaya dan Sampah
Ke depan dirinya berharap, keberadaan BUMDes dapat menjadi salah satu aset yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes yaitu menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa.
“Setiap desa memiliki potensi yang berbeda ada UMKM, wisata, bank sampah, dan masih banyak lagi. Sehingga dengan BUMDes diharapkan bisa berpotensi untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warga,” tandas Diniar.
Editor: Ahmad Muhlisin
