Dana Desa Kudus 2027 Diperkirakan Naik, Tiap Desa Bisa Terima Rp600 Juta

BETANEWS.ID, KUDUS – Alokasi Dana Desa (DD) Kabupaten Kudus pada 2027 diperkirakan mengalami kenaikan dibandingkan tahun ini. Setiap desa berpeluang menerima anggaran sekitar Rp500 juta hingga Rp600 juta, atau meningkat sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta dari alokasi tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, mengatakan perkiraan tersebut mengacu pada gambaran kebijakan anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat. Namun, kenaikan tersebut belum bisa dipastikan menjadi alokasi bersih yang diterima setiap desa karena penggunaannya telah dibagi untuk sejumlah program prioritas nasional.

“Kalau tahun ini estimasi tertingginya sekitar Rp360 juta per desa. Tahun depan diperkirakan ada kenaikan sekitar Rp200 juta sampai Rp300 juta. Kalau dihitung secara global, kurang lebih bisa Rp500 juta sampai Rp600 juta,” ujar Famny di ruang kerjanya belum lama ini.

-Advertisement-

Famny menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Dana Desa secara nasional sebesar Rp77 triliun pada 2027. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan anggaran tahun ini yang berada di kisaran Rp53,3 triliun.

“Meski demikian, anggaran tersebut tidak seluruhnya dibagikan secara langsung kepada desa karena sebagian telah diarahkan untuk pembiayaan program prioritas,” bebernya.

Dia mengungkapkan, dalam kebijakan fiskal tahun depan, penggunaan Dana Desa diarahkan untuk beberapa sektor. Di antaranya, penanganan kemiskinan ekstrem dan pemenuhan layanan dasar melalui bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD), penguatan ketahanan pangan dan lumbung pangan, serta sektor energi, ketahanan iklim, dan penanggulangan bencana.

“Selain itu, Dana Desa juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian dan infrastruktur desa, termasuk pengembangan infrastruktur digital. Desa juga dapat mengalokasikan anggaran untuk program prioritas lainnya sesuai potensi dan keunggulan masing-masing wilayah,” sebutnya.

Dengan arah kebijakan tersebut, tuturnya, besaran Dana Desa yang diterima setiap desa nantinya harus menyesuaikan ketentuan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah desa perlu mencermati regulasi terbaru sebelum menetapkan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBDes.

Famny menambahkan, proses penyusunan anggaran desa idealnya sudah dimulai sejak akhir tahun sebelumnya. Pemerintah desa ditargetkan dapat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat Desember agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya bisa segera berjalan.

“Namun, dalam praktiknya, penetapan APBDes tidak selalu selesai sesuai target. Salah satu penyebabnya adalah menunggu terbitnya Peraturan Menteri Desa (Permendesa) terbaru yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERPOPULER