BETANEWES.ID, KUDUS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menolak keras adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, hal itu dianggap akan berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Koordinator lapangan (Korlap), Habib Maulana, mengatakan, pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran yang dikhawatirkan akan membebani masyarakat. Terlebih, pengurangan anggaran itu dianggap bisa berdampak pada sektor pendidikan.
“Efisiensi anggaran ini bisa berdampak langsung di pendidikan, khususnya mahasiswa. Potensi kenaikan UKT sangat mungkin terjadi dan itu akan membebani kami,” bebernya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Kudus, Kamis (20/2/2025).
Baca juga: Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Geruduk DPRD Kudus
Ia juga menyinggung fenomena masyarakat yang merasa tidak terakomodasi dengan baik oleh pemerintah. Sehingga muncul gerakan #KaburAjaDulu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Kami ingin masyarakat yang memiliki potensi bisa difasilitasi dengan baik, bukan malah terabaikan,” ungkapnya.
Dalam aksi itu, mereka menuntut empat hal, seperti pemerintah diminta untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai sangat tidak efektif. Kemudian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus harus transparan dan melakukan aksi nyata dalam penanganan isu kedaerahan.
“Harapan kami, pemerintah yang baru saja dilantik bisa mendengar dan mempertimbangkan tuntutan kami. Kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi soal pendidikan, harus dikaji secara matang,” tegas Habib.
Editor: Ahmad Muhlisin
