BETANEWS.ID, PATI – Dinamika di tubuh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali mencuat. Ahmad Husein Hafid, salah satu pentolan gerakan yang sebelumnya lantang mendesak pemakzulan Bupati Pati Sudewo, kini memilih berdamai dan merapat ke pihak yang selama ini dikritiknya.
Meski demikian, AMPB memastikan tidak goyah. Koordinator Lapangan AMPB, Supriyono alias Botok menegaskan, keputusan Husaein keluar dari aliansi justru membuat barisan semakin solid.
Baca Juga: Belum Genap Sebulan, Tiga Pejabat Silih Berganti Pimpin Satpol PP Pati
”Terkait Husein yang mundur dari Aliansi (AMPB) itu keberkahan bagi kita. Karena Mas Husein itu statemennya membuat kegaduhan di internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).
Botok pun membantah tuduhan Husein yang menyebut gerakan AMPB telah ditunggangi kepentingan politik.
”Apa yang disampaikan Mas Husein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menambahkan, AMPB tetap berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Pati, khususnya menolak kebijakan yang dinilai merugikan warga.
”(Berkomitmen) untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong dan penipu rakyat,” kata Botok.
Terkait isu demonstrasi pada 25 Agustus dan rencana festival lilin untuk menyoroti absennya Bupati Sudewo di publik, Botok menegaskan hal itu bukan agenda AMPB.
”Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan mundur Husain semakin solid. Kita akan menjaga marwah dan martabat rakyat. Demo bukan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dari pribadi Mas Husein sendiri. Kami fokus mengawal hak angket dan KPK,” sebutnya.
Sementara itu, sehari sebelumnya Husein memang sudah menyatakan berdamai dengan Bupati Sudewo. Ia juga mengumumkan batal menggelar aksi besar pada 25 Agustus. Demo tersebut sebelumnya ditujukan untuk mendesak DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan Pansus Hak Angket pemakzulan bupati.
Baca Juga: Sempat Bilang 50 Ribu Massa Akan Turun 25 Agustus, Kini Husein Sebut Demo Batal
Alasan Husein cukup mengejutkan. Ia menilai pergerakan massa sudah tak lagi murni memperjuangkan tuntutan awal, yakni penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
”Ya, kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal, kan, real dari masyarakat. Makanya dari situ saya langsung, lebih baik membatalkan ketimbang saya cuma buat jembatan aja dan dia ditungggangi politik,” jelas Husain, Selasa (19/8/2025).
Editor: Haikal Rosyada
