BETANEWS.ID, KUDUS – Kepala Bagian Kesra Setda Kudus, Syafi’i mengaku telah menerima laporan mengenai lembaga pendidikan yang tidak memiliki siswa, tetapi tercatat sebagai penerima program Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS).
“Kondisi ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, di mana hanya guru aktif di lembaga yang masih berjalan yang berhak menerima honor,” ujar Syafi’i kepada awak media melalui sambungan telepon, Selasa (29/4/2025).
Baca Juga: 52 Peserta Ikuti Tes Wawancara Duta Wisata Kabupaten Kudus 2025
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya pun akan melakukan verifikasi ulang. Menurutnya, hal itu sangat penting untuk menjamin program tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Ini nanti kan kita laksanakan verifikasi ulang, mudah-mudahan yang seperti itu bisa diabaikan atau tidak masuk daftar (penerima manfaat program HKGS),” bebernya.
Syafi’i mengungkapkan, saat ini ada satu lembaga pendidikan yang tengah disorot dan dilaporkan sebagai lembaga fiktif. Jika dalam proses verifikasi terbukti tidak aktif atau fiktif, maka guru-guru yang sempat menerima honor dari program HKGS akan diminta mengembalikan dana yang telah diterima.
“Kalau terbukti fiktif ya guru-gurunya harus mengembalikan,” tandasnya.
Jumlah guru di bawah naungan lembaga tersebut diperkirakan tidak lebih dari 10 orang. Syafi’i menduga lembaga tersebut mungkin aktif saat awal pendaftaran program, namun kini sudah tidak memiliki siswa.
“Kita masih cek dan verifikasi kembali,” ujarnya.
Baca Juga: Bulog Serap Lebih dari 3.000 Ton Gabah Petani Kudus Hasil Panen MT Pertama
Sementara itu, program HKGS dengan nominal honor merata Rp1 juta per bulan untuk setiap guru swasta di Kabupaten Kudus, tengah menunggu pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) terbaru.
Jika tidak ada kendala, pencairan HKGS versi baru ini akan dimulai pada Juni 2025, sebagai bagian dari janji politik Bupati Sam’ani Intakoris dan Wabup Bellinda Birton dalam menyejahterakan guru swasta di Kudus.
Editor: Haikal Rosyada
