Selasa (10/9/2024) pagi, suasana Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Tegal, tampak hangat dan akrab. Tepat pukul 09.30 WIB, rombongan dari Uni Eropa (EU) dan International Labour Organization (ILO) tiba untuk menjalani rangkaian kunjungan selama dua hari di Jawa Tengah. Sebelum acara dimulai, para delegasi tampak disambut dengan kain syal batik biru, sentuhan tradisional yang menandai kehormatan bagi para tamu.
Di balik suasana hangat itu, kunjungan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya besar untuk mendukung perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan Indonesia. Mereka akan mengamati secara langsung kondisi kerja awak kapal perikanan Indonesia.
Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi penyumbang utama tenaga kerja sektor perikanan untuk kapal-kapal asing, menjadi sorotan utama dalam kunjungan itu. Melalui program Ship to Shore Rights South East Asia (S2SR SEA) yang didanai oleh EU, EU dan ILO bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan migrasi tenaga kerja yang aman dan kondisi kerja yang layak bagi awak kapal.
Baca Juga: Pemprov Jateng Minta Pemkab/Pemkot Kejar Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Selama dua hari, 9-10 September 2024, para Duta Besar dari negara-negara anggota EU, Delegasi EU, dan ILO tidak hanya meninjau operasional di pelabuhan, tetapi juga bertemu dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan perwakilan serikat pekerja.
Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah Migrant Worker Resource Centre (MRC) di Tegal, yang dikelola oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). MRC berfungsi sebagai pusat layanan untuk membantu pekerja migran dan keluarga mereka dalam menghadapi berbagai tantangan.
H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan standar ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja migran yang rentan. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Eropa, tidak hanya dalam perdagangan tetapi juga dalam hal peningkatan kondisi kerja yang adil dan berkelanjutan.
