BETANEWS.ID, PATI – Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tahun 2023 ini mendapat protes dari sejumlah orang. Muncul kecurigaan adanya pengondisian kelulusan pelamar PPPK.
Menyikapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati, Muh Saiful Ikmal, angkat bicara. Ia memastikan bahwa proses perekrutan PPPK Kabupaten Pati sudah sesuai dengan Peraturan MenpanRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023.
”Dalam aturan itu dijelaskan seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan prinsip, adil, transparan, kompetitif, objektif dan bersih dari praktik KKN,” tutur Ikmal saat ditemui di kantornya, Senin (9/10/2023).
Baca juga: Puluhan Warga Pati Demo Tuntut Tranparansi Rekrutmen PPPK, Curigai Ada Peserta yang Diloloskan
Ia menyebut, untuk panitia seleksi PPPK terbagi menjadi dua. Pertama, panitia seleksi nasional yang ditangani Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan yang kedua panitia seleksi instansi yang ditangani Pemerintah Kabupaten Pati.
Untuk panitia seleksi nasional yang dikomandoi BKN, menurutnya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) memfasilitasi CAT. Kemudian, prosesnya serta kelulusan dari peserta seleksi PPPK.
“CAT yang digunakan untuk perekrutan PPPK tahun 2023 ini merupakan CAT BKN. Yang lulus siapa, bagaimana sistemnya, yang tahu BKNBKN, bukan pansel instansi,” ungkapnya.
Sedangkan untuk pansel instansi, memiliki tugas mempersiapkan tempat dan mempersiapkan peserta. Ketika sudah masuk ke ruangan tes, menurutnya hal itu sudah kewenangan panselnas.
Baca juga: Pj Bupati Pati Pastikan Tidak Ada Kecurangan dalam Seleksi PPPK
“Jadi sangat tidak mungkin kami mencampuri urusan lulus dan tidaknya pelamar yang akan mengikuti seleksi pengadaan PPPK tahun ini,” tegasnya.
Sebelumnya, puluhan orang yang tergabung dalam Ormas Mantra melakukan demo di depan Kantor Bupati Pati. Mereka melakukan aksi jalan kaki keliling Alun-alun Simpang Lima yang kemudian dilanjutkan ke Kantor BKPP Pati, Senin (9/10/2023). Dalam aksinya, mereka menyebut ada mafia di balik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Editor: Ahmad Muhlisin
