BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menekankan pentingnya akurasi data dalam menentukan arah pembangunan daerah dalam Rakor Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial di Pringgitan Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (7/9/2026). Data yang tepat dinilai menjadi salah satu fondasi agar setiap program pemerintah benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, sejumlah indikator menjadi perhatian pemerintah pusat dalam menilai pembangunan daerah, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator tersebut mencakup aspek kesehatan, pendidikan, hingga pendapatan masyarakat.
“Ini penting, dari indeks-indeks itu parameternya maupun indikatornya banyak sekali,” bebernya.
Menurutnya, ketepatan data tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Mulai dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, hingga staf diminta ikut memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat.
Sam’ani menyebut Pemkab Kudus juga telah mengembangkan konsep satu data yang memungkinkan masyarakat ikut memberikan atau memasukkan data. Data tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kudus.
Salah satu contohnya berkaitan dengan temuan sekitar 1.500 anak yang tidak bersekolah. Pemkab Kudus kini tidak hanya mencatat jumlahnya, tetapi juga berupaya mengidentifikasi penyebab anak-anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan.
“Dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dari dinas terkait menyisir lagi. Yang menjadi faktor tidak sekolah itu apa? Karena ekonomi, karena sosial, karena kondisi keluarga, dan sebagainya untuk ditelusuri permasalahannya,” jelasnya.
Baca juga : Proyek Gedung Kudus Sehat Capai 33 Persen, Struktur 7 Lantai Ditarget Rampung Bulan Ini
Setelah mengetahui penyebabnya, pemerintah melakukan intervensi melalui berbagai program. Di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa, serta dukungan dari berbagai lembaga dan organisasi sosial.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah sekaligus meningkatkan harapan lama sekolah sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia.
Selain pendidikan, Sam’ani juga menyinggung pelaksanaan revitalisasi sekolah. Menurutnya, program tersebut membutuhkan pendampingan karena kepala sekolah belum tentu memahami aspek teknis pekerjaan konstruksi.
Pemkab Kudus, kata dia, memberikan arahan mulai dari proses perencanaan, pemilihan konsultan, hingga penunjukan pelaksana pekerjaan dengan mekanisme kontrak yang sesuai.
Pendampingan tersebut dinilai penting agar pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Pemerintah hadir mendukung program pusat Bapak Presiden. Pelaksanaan kegiatan di sana itu harus tepat, pas-pas,” tegasnya.
Ia menekankan setidaknya ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan dalam pekerjaan konstruksi, mulai dari ketepatan volume, spesifikasi, bentuk, kualitas, hingga administrasi.
Sam’ani memberikan gambaran, pengawasan diperlukan agar spesifikasi material yang tercantum dalam perencanaan tidak dikurangi ketika pekerjaan berlangsung.
“Umumnya besinya 15 dikasih 10 kan enggak tahu. Campurannya betul, harganya K225 dikasih K100 atau ke mana-mana,” ujarnya.
Karena itu, menurut Sam’ani, penghitungan harga pekerjaan juga harus mengacu pada standar yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Kudus, termasuk Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).
Dengan pengawasan dan pendampingan tersebut, ia berharap pelaksanaan pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Jangan sampai hanya membangun, tetapi kualitas, volume, spesifikasi dan administrasinya tidak tepat. Semuanya harus pas,” imbuhnya.
Editor: Kholistiono
