BETANEWS.ID, KUDUS – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus mendapat alokasi 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa sekaligus menjadi benteng ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, menilai bahwa agar kebijakan ini efektif, diperlukan sinergi lintas sektor. Menurutnya, BUMDes tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak, terutama OPD terkait dan para pendamping desa.
Baca Juga: Dapat Alokasi 20 Persen Dana Desa, BUMDes Kudus Diharapkan Jadi Motor Ketahanan Pangan
“BUMDes jangan dibiarkan jalan sendiri dengan ide-idenya. Perlu sinergi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas PMD, Dinas Peternakan dan Pangan, maupun penyuluh pertanian. Dengan begitu, kebutuhan di bidang ketahanan pangan, baik peternakan, perikanan, maupun pertanian, dapat terakomodasi lebih baik,” jelas Valerie di Kantor Dinas PMD Kudus belum lama ini.
Menurutnya, penyuluh dan pendamping desa memiliki peran besar dalam memberikan ide, gagasan, hingga membantu penyusunan proposal bisnis yang lebih matang. Ia berharap ke depan ada wadah atau forum bersama yang mempertemukan DPRD, OPD, pendamping desa, serta pelaku BUMDes untuk membahas permasalahan di lapangan dan mencari solusi bersama.
“Selama ini sering dikeluhkan kurangnya sinergi. Karena itu, forum bersama sangat penting. Dengan begitu, kami di DPRD juga bisa ikut hadir mendengar langsung permasalahan yang ada di lapangan,” ujar politikus Gerindra Kudus tersebut.
Soal orientasi profit, Valerie menegaskan bahwa keuntungan bukan menjadi tujuan utama BUMDes. Menurutnya, fungsi utama BUMDes adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Namun, jika bisnis yang dijalankan sehat dan bisa menghasilkan profit, itu merupakan nilai tambah yang baik.
“BUMDes memang harus kreatif. Sinergi antar BUMDes juga penting. Misalnya, desa di perkotaan yang tidak punya lahan pertanian bisa bekerja sama dengan BUMDes di Undaan atau Dawe yang punya produk beras atau kopi. Hasilnya bisa dipasarkan sebagai showcase atau dipasok ke minimarket desa,” paparnya.
Valerie juga menyoroti masih adanya desa yang belum membentuk BUMDes atau baru dalam tahap revitalisasi. Ia mendorong Pemkab Kudus, melalui Dinas PMD, untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi terbentuknya forum BUMDes sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi.
“Tidak perlu menunggu proses birokrasi yang panjang. Cukup jagong bareng, kita bentuk forum, lalu identifikasi permasalahan. BUMDes ini harus jadi benteng sekaligus ujung tombak ekonomi desa,” tegasnya.
Terkait kemungkinan tumpang tindih dengan koperasi desa (Kopdes), Valerie memastikan keduanya berbeda peran. Koperasi fokus pada pelayanan anggota dengan hasil usaha, sedangkan BUMDes mengelola penyertaan modal dari Dana Desa yang hasilnya dikembalikan untuk pembangunan desa.
“Ranahnya berbeda, tetapi tetap bisa berkolaborasi untuk kerja sama. Justru dengan kolaborasi, BUMDes bisa lebih kuat dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus ekonomi masyarakat desa,” jelasnya.
Baca Juga: Target 33 Ribu Pekerja Rentan, Ojol Kudus Mulai Didata untuk BPJS Ketenagakerjaan Gratis
Sebagai informasi, Dinas PMD Kabupaten Kudus telah menggelar kegiatan Pembinaan dan Temu Mitra BUMDes selama dua hari yakni pada tanggal 9-10 September 2025 di Ruang Natasangin. Menurut Valerie kegiatan tersebut sangat bagus.
“Kegiatan tersebut cukup positif. Informasinya akan ada langkah lanjutan, yakni membuat peta potensi desa tematik dengan Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kudus,” imbuhnya.
