BETANEWS.ID, PATI – Gejolak masyarakat Pati yang menyoal kepemimpinan Bupati Sudewo belum mendapat dukungan dari wakilnya di lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati didesak untuk tidak bungkam dan ikut mendukung gerakan masyarakat dalam aksi masyarakat pada 13 Agustus, hari ini.
“DPRD Kabupaten Pati sebagai wakil rakyat wajib hukumnya memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Pati. Mengawal aspirasi masyarakat secara utuh dan tuntas. Haram hukumnya hanya diam ketika masyarakat ditindas oleh penguasa,” ujar Wakil Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati Muhajir, Rabu (12/8/2025).
Baca Juga: Warga Berharap Prabowo Bisa Memilih, Rakyat Pati Atau Sudewo
Menurutnya, sejauh ini DPRD terkesan tidak peka dengan gelombang protes masyarakat yang menolak kepala daerah yang arogan. Gelombang protes tersebut tercermin dari pembukaan Posko Donasi Aksi 13 Agustus yang oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Alun-Alun Pati.
Donasi mengalir dari berbagai kalangan masyarakat berupa air mineral, makanan ringan, buah, dan barang lain. Posko tersebut dibuka 24 jam pada 1-12 Agustus.
Lebih lanjut dia menjelaskan, gelombang protes masyarakat merupakan ekspresi keprihatinan mendalam terhadap etika dan gaya kepemimpinan Bupati Pati Sudewo. Banyak kalangan menilai, kepemimpinan bupati tersebut arogan, minim etika, dan nilai-nilai moral.
“Akibatnya kebijakan yang diambil seringkali tidak bijak dan tidak berpihak kepada rakyat. Selain itu menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya yang menyatakan akan turun bersama berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat dalam aksi demonstrasi hari ini. Gerakan tersebut menjadi bagian dari desakan perubahan Pati ke depan lebih baik.
Di luar itu, Muhajir juga meminta aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk lembaga peradilan untuk memberi atensi khusus terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Pati.
Lembaga-lembaga tersebut didorong untuk menangkap dan mengadili pemimpin di lingkungan Pemkab Pati yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan.
Baca Juga: Inovasi Mesin Pengolah Kayu Diharapkan Mampu Tingkatkan Daya Saing Industri Furniture Indonesia
“Kami, elemen mahasiswa bersama masyarakat menginginkan pemerintahan di Kabupaten Pati berjalan secara demokratis, berkeadilan, berperikemanusiaan, beradab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas,” tandasnya.
PC PMII Kabupaten Pati, lanjut dia, akan selalu mengawal jalannya demokrasi yang sehat di daerahnya. Itu agar terciptanya tatanan masyarakat Kabupaten Pati yang santun, berdaulat, serta sejahtera menuju Kabupaten Pati menjadi baldatun thoyyibatun warobbun ghafur.
Editor: Haikal Rosyada
