BETANEWS.ID, PATI – Kebijakan lima hari sekolah resmi dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Pembatalan ini menyusul adanya gejolak dari berbagai elemen masyarakat.
Terkait dengan kebijakan lima hari sekolah yang telah dibatalkan itu, Bupati Pati Sudewo meminta maaf ke Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati. Permintaan maaf ini disampaikan usai klaim sepihak soal kebijakan tersebut.
Baca Juga: Lomba Dayung Warnai Kemeriahan Puncak Festival Kali Juwana
“Saya diminta PCNU untuk minta maaf atas klaim saya bahwa PCNU setuju lima hari sekolah. Saya akan menjawab bahwa lima hari sekolah itu, mohon maaf, bukan kesalahan saya. Kesalahan internal pemerintahan saya utamanya Dinas Pendidikan,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Sudewo menjelaskan, bahwa dirinya memang yang menginisiasi kebijakan lima hari sekolah. Kemudian pihaknya meminta masukan dari PCNU Pati terkait kebijakan itu.
“Jadi ceritanya demikian. Saya punya ide lima hari sekolah, saya konsultasikan ke PCNU seluruh pimpinannya di ruang kerja sama, saya minta masukan, lima hari sekolah tidak boleh mengganggu TPQ dan Madin. Bagaimana caranya saya mohon diberi masukan,” ucapnya.
Setelah itu, PCNU Pati kemudian memberikan masukan agar kebijakan lima hari sekolah ditindaklanjuti lagi. Namun Sudewo menyebut saran tersebut tak dilakukan oleh Plt Disdikbud Pati.
“Lantas PCNU memberi saran supaya ditindaklanjuti Dinas Pendidikan dan PCNU dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan bersama stafnya duduk bersama dengan NU, yang ditunjuk kalau gak salah dari Ipmafa, tapi saran itu tidak dijalankan Plt Dinas Pendidikan,” sebutnya.
Sudewo mengaku baru mengetahui jika lima hari sekolah tak sesuai masukan dari PCNU Pati. Sehingga pihaknya sudah menerapkan kebijakan tersebut sebelumnya.
“Saya baru tahu itu tidak dijalankan akhir-akhir ini karena pada saat saya mau menandatangani SK lima hari sekolah, saya tanya kepada kepala Dinas Pendidikan, apakah draf ini sudah sesuai dengan masukan NU? Dia katakan sudah. Apakah tidak mengganggu TPQ dan Madin? Katanya tidak. Dan di bawah sudah paraf, makanya saya tanda tangan,” jelasnya.
Sudewo menyebut, awalnya dirinya mempertanyakan alasan santri bakal ikut aksi penolakan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) pada 13 Agustus mendatang. Kemudian ia menanyakan hal tersebut kepada Ketua PCNU Pati.
“Dinamika terakhir ini saya curiga dan penasaran saya mau ikut demo kenaikan PBB P2, salah saya dengan santri itu apa? saya terus telpon pak Yusuf Ketua PCNU, Pak Yusuf menyampaikan bahwa masukan dari NU tidak diakomodir oleh dinas pendidikan. Dari sana saya tahu bahwa lima hari sekolah yang diberlakukan mengganggu TPQ dan Madin. Bahkan dipaksakan sholatnya di sekolah. Bahkan sekolah yang tidak ada masjidnya, harus sholat di sekolah,” ungkapnya.
Ia pun mengaku langsung menegur Plt Kepala Disdikbud Pati. Pasalnya, kebijakan lima hari sekolah tak sesuai masukan dari PCNU Pati yang dianggap mengganggu TPQ dan Madin.
“Saya langsung menegur dinas pendidikan kenapa kau tidak ngomong apa adanya bahwa draft itu tidak sesuai masukan PCNU. Dengan itu saya mengubah mengembalikan ke 6 hari sekolah. Karena tidak boleh lima hari sekolah mengganggu TPQ dan Madin,” imbuhnya.
Baca Juga: NU Pati Desak Sudewo Minta Maaf Atas Klaim Sepihak Persetujuan Lima Hari Sekolah
Pihaknya pun meminta kepada PCNU Pati dan warga Nahdliyyin atas hal tersebut. Menurutnya, persoalan akibat draft lima hari sekolah tidak mengakomodir aspirasi dari PCNU Pati.
“Saya minta maaf sebesar-besarnya bahwa saya tidak pernah mengatakan PCNU setuju lima hari sekolah. Murni kesalahan internal pemerintahan saya,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
