BETANEWS.ID, KUDUS – Proses pengisian tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kini memasuki tahap akhir. Setelah melewati seleksi presentasi gagasan dan wawancara, nama-nama calon pejabat yang lolos telah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan rekomendasi.
Tiga jabatan yang diperebutkan belasan peserta tersebut yakni Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus, Kepala Dinas Perdagangan, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH).
Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Kudus, Dwi Agung Hartono, mengatakan pengajuan nama ke BKN dilakukan setelah peserta mengikuti tahapan presentasi gagasan dan wawancara pada 26–28 Oktober 2026.
“Setelah wawancara dan paparan, hasilnya kami ajukan ke BKN untuk mendapatkan rekomendasi. Pengajuan minimal tiga nama,” ungkapnya, belum lama ini.
Meski proses seleksi telah memasuki tahap pengajuan ke pemerintah pusat, Agung belum bersedia mengungkapkan nama-nama peserta yang diusulkan. Menurutnya, informasi tersebut masih menunggu arahan resmi dari BKN.
Setelah menerima usulan dari Pemkab Kudus, BKN akan melakukan penelaahan sebelum menerbitkan rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi Bupati Kudus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan pejabat yang akan dipilih.
Agung menjelaskan, bupati memiliki kewenangan menentukan satu nama dari tiga calon yang direkomendasikan untuk mengisi jabatan yang dilelang.
“Setelah mendapatkan rekomendasi dari BKN, nama itu diserahkan ke Bupati Kudus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dipilih,” jelasnya.
Ia menegaskan, rekomendasi BKN tidak serta-merta menentukan pejabat terpilih. Keputusan akhir tetap berada di tangan bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai PPK.
“Dari tiga yang diusulkan itu, katakanlah BKN menyetujui tiga-tiganya, Bupati bisa memilih di antara ketiganya. Sebagai pembina kepegawaian, sesuai regulasinya. Bupati memilih dari salah satu itu,” ujarnya.
Pihaknya berharap rekomendasi dari BKN dapat segera diterbitkan agar proses pengisian jabatan tidak berlarut-larut. Dengan demikian, pejabat definitif untuk posisi direktur rumah sakit dan dua kepala dinas tersebut bisa segera dilantik.
Ia memperkirakan pelantikan dapat dilaksanakan pada awal Desember 2026. Namun, jika proses rekomendasi belum rampung, pelantikan kemungkinan bergeser ke awal 2027.
Editor: Kholistiono

