BETANEWS.ID, PATI – Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo merespon pernyataan Bupati Pati Sudewo yang meminta pansus agar tidak melebar kemana-kemana. Seperti halnya, kalau yang dipersoalkan terkait dengan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), hal itulah yang ditajamkan.
Atas pernyataan Bupati Pati itu Bandang menyampaikan, kalau pansus tersebut adalah ranah dari DPRD. Kemudian, katanya, dewan mendapat aspirasi dari masyarakat sebanyak 22 poin aspirasi yang dilaporkan kepada pihaknya.
Baca Juga: Soroti Kekerasan yang Menimpa Wartawan di Pati, Sudewo: ‘Saya Sangat Menyayangkan Itu Terjadi’
“Dari masyarakat sebanyak 22 item itu, sehingga di pansus disimpulkan menjadi 12 item (aspirasi dari masyarakat),” ujar Bandang ditemui di Gedung DPRD Pati, Sabtu (6/9/2025).
Bandang mengatakan, rapat Pansus Hak Angket tidak hanya membahas PBB-P2 saja. Sebab ada 12 poin yang disampaikan dari masyarakat untuk didalami dan diperiksa oleh pansus Pemakzulan Bupati Sudewo.
“Kami baru 4 sampai 5 item yang dibahas. Ini masih ada 7 item belum dibahas. Bukan kemana-mana,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pansus ini mempunyai tugas mendalami. Ia mencontohkan, berawal dari 220 pegawai yang dikeluarkan RSUD RAA Soewondo Pati.
“Kan ini dikeluarkan, prosedurnya bener ngagak, dewas mengetahui nggak. Nah setelah dewas mengetahui, kita tanyakan keabsahan dewas ini seperti apa. Dewas rumah sakit ini benar ndak tahapannya? Lalu kita masuk ke dalam. Jadi begitu lho, jadi, bukannya ke mana-mana,” ungkapnya.
Bandang menegaskan, bahwa sejauh ini pansus masih sesuai rel. Karena ini keterbukaan publik, menurutnya masyarakat juga bisa menilai, pansus “lari’ kemana, atau belok ke mana arahnya, sehingga masyarakat bisa menilai.
Bandang juga membantah jika pansus menelanjangi pemerintah. Dia, menyerahkan masyarakat yang menilai jalannya pansus yang tengah berjalan di DPRD Pati ini.
“Menelenjangi atau menguliti pemerintah, terserah masyarakat atau Bupati yang menilai. Terserah masyarakat menilai ini baik buruk terserah. Pak Bupati menilai ini buruk dan baik terserah,” ucapnya.
Yang penting menurutnya, pansus mempunyai tugas mendalami kebijakan Bupati. Adapun kalau pendalamannya itu sampai ke akar-akarnya, hal itu biar masyarakat yang menilai.
“Yang jelas kita tidak ada niatan jelek. Kita menjalankan sesuai konstitusi sesuai kita sebagai pansus,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Pati Sudewo menyinggung terkait dengan pelaksanaan sidang Pansus Hak Angket DPRD Pati. Dirinya meminta, jangan karena disiarkan secara langsung, hal itu dijadikan ajang bagi pansus untuk menelanjangi pemerintah.
Hal itu disampaikan Bupati Sudewo di hadapan awak media pada Jumat (5/9/2025). Dirinya berharap, tim pansus tidak melebar ke mana-mana.
“Kalau yang dipersoalkan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), ya PBB P2 yang ditajamkan. Jangan kemana-mana,” ujarnya.
Baca Juga: Sidak RSUD Soewondo, Pansus Bongkar Dugaan Nepotisme Pemasok Bahan Makanan
Dia juga meminta agar pansus tidak dijadikan menelanjangi pemerintah. Dia berkeyakinan tidak ada pemimpin yang sempurna.
“Jangan karena live streaming (siaran langsung) kemudian dijadikan menelanjangi pemerintah. Tidak ada pemimpin yang sempurna kecuali Rasullullah,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
