BETANEWS.ID, KUDUS – Seorang warga Jakarta, bernama Siswanto mengadukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Sutriman ke Polres Kudus. Aduan tersebut, berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan.

Paralegal dari Kantor Hukum MVH and Partners, Purna Irawan menyampaikan, aduan tersebut dilakukan pada 20 September 2024. Lahan tersebut berada di Desa Blimbing Kidul, Kecamatan Kaliwungu, dengan luas kurang lebih 430 meter persegi.

Purna kemudian mengungkap asal-usul lahan yang diduga diserobot tersebut. Dia menuturkan, lahan tersebut dulunya adalah milik Sukanah. Kemudian oleh yang bersangkutan diwariskan ke anaknya bernama Purnama yang saat ini jadi Kepala Desa Blimbing Kidul.

Baca juga: Alokasi Dana Desa 2025 Kudus Hampir Tak Ada Perubahan

“Pada tahun 1998 lahan tersebut dijual ke klien kami. Kebetulan klien kami dulunya adalah warga Desa Blimbing Kidul,” bebernya di salah satu rumah makan di Kudus, Selasa (10/12/2024).

Saat akad jual beli dengan kliennya, lanjut Purna, tanah tersebut belum bersertifikat dan masih letter C. Kemudian pada tahun ini, saat kliennya mengajukan sertifikat lahan tersebut dan sudah dilakukan pengukuran, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa menerbitkannya. 

“Hal itu dikarenakan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Sutriman. Padahal pengakuan dari Purnomo tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain, selain klien kami. Oleh karena itu ada dugaan penyerobotan lahan secara ilegal yang dilakukan oleh Sutriman,” bebernya. 

Informasi dari penyidik, kata dia, diduga ada dua tanda tangan dari Purnomo terkait penjualan lahan tersebut. Namun, Purnomo tidak mengakui atas jual beli dengan Sutriman.

Baca juga: Diusulkan Sejak 2008, Jembatan Karangsambung Akhirnya Dibangun Mulai Besok

“Jadi di sini ada dugaan tanda tangan itu palsu. Meski memang kami belum mengetahui secara pasti tanda tangan itu asli atau tidak, nanti bisa dibuktikan,” katanya. 

Ditemui terpisah, Sutriman menyangkal semua tuduhan tersebut. Dia tidak menyerobot lahan tersebut, tetapi membeli dari Suratman yang merupakan orang tua pemilik tanah yakni Siswanto. Saat itu yang menawarkan melalui makelar tanah yakni Legiman. 

“Pak Siswanto beli lahan tersebut dari Pak Purnomo. Selang beberapa tahun Pak Siswanto kecelakaan hingga tangannya patah. Terus entah untuk kepentingan apa, bapaknya Pak Siswanto yakni Suratman menawarkan lahan tersebut kepada saya, untuk dibeli,” ujarnya.

Setelah deal, kata dia, lahan tersebut jadi miliknya. Proses jual-beli terjadi sekira tahun 2006. Namun beberapa tahun kemudian, Siswanto dengan ditemani oleh adiknya datang ke rumahnya dan berniat membeli kembali lahan tersebut. 

“Tetapi permintaan tersebut saya tolak,” ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.

Kemudian atas arahan Suratman (ayahnya Siswanto) agar dirinya mengurus sertifikat untuk lahan tersebut. Pada 2009, ia pun mengurus sertifikat melalui jasa notaris.

Baca juga: Bendahara Desa Kabupaten Kudus Dilatih Kelola Keuangan

“Karena lahan masih berstatus letter C, jadi penandatanganan akta jual beli di notaris untuk pengurusan sertifikat harus orang yang tertera di letter C. Makanya yang bertanda tangan itu Pak Purnomo,” jelasnya. 

Setahun kemudian atau tepatnya 2010, lanjutnya, sertifikat terbit. Penandatanganan akta jual beli juga ada saksi-saksi dari pihak Pemerintah Desa Blimbing Kidul, Kecamatan Kaliwungu pada saat itu.

“Saya juga selama ini membayar pajak lahan tersebut. Lahan tersebut adalah hasil pembelian, dan bukan hasil menyerobot seperti yang dituduhkan,” tandasnya. 

Editor: Ahmad Muhlisin

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Alokasi dana desa (DD) pada tahun 2025 dipastikan tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024. Dana desa yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas tetap mengikuti pedoman dari Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Prioritas penggunaan dana desa meliputi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal sebesar 15 persen, alokasi untuk program ketahanan pangan sebesar 20 persen. 

Baca Juga: DPD Nasdem Kudus Bentengi Kader dari Paham Radikalisme

Sementara penanganan dan pencegahan stunting maupun promkes Aids, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga tetap menjadi prioritas mandatori, termasuk upaya digitalisasi desa dan program mitigasi perubahan iklim.

“Semua program ini sifatnya mandatori. Artinya, desa harus mengikuti pedoman tersebut. Beberapa hari ini kita juga sudah melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa,” ungkap Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, Selasa (10/12/2024).

Famny menuturkan, dana desa tahun 2025 mengalami peningkatan alokasi menjadi sekitar Rp140 miliar, naik dari Rp134 miliar pada tahun sebelumnya. Meski demikian, petunjuk teknis (juknis) untuk penggunaan dana desa 2025 masih belum diterbitkan hingga saat ini.

“Kalau untuk perubahan secara signifikan sih nggak, kita juga masih mengacu di tahun 2024, juga sosialisasi dari kementrian dalam negeri (Kemendagri) maupun kemendes. Cuma memang dari juknis penggunaannya masih belum sampai sekarang,” ujarnya.

Program prioritas seperti ketahanan pangan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di desa. Sehingga titik-titik perekonomian di daerah pedesaan dapat berkembang. Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak pemerintah juga diharapkan memberi manfaat yang menyeluruh bagi masyarakat.

Baca Juga: Hartopo Buka Suara Terkait Polemik Utang Owner PO Haryanto

“Ketahanan pangan, misalnya, menjadi salah satu program prioritas yang dapat mendorong masyarakat desa untuk lebih mandiri. Dengan begitu, pembangunan desa dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi secara nasional,” jelasnya.

“Harapannya, dengan adanya dana desa, pembangunan dapat dimulai dari desa sehingga ekonomi di desa bisa berkembang dan mengurangi urbanisasi di masyarakat kota,” tambahnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menaikkan upah pekerja sebesar 6,5 persen di 2025. Menyikapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengawasi jalannya kebijakan tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kudus, H. Sutejo, S.Pd.I menyampaikan, kenaikan upah sebesar 6,5 persen memang bisa dibilang cukup signifikan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, instruksi presiden tersebut harus disambut baik karena demi meningkatkan penghasilan buruh.

Makanya, dia meminta Pemkab Kudus dan pengusaha bersinergi agar kenaikan upah bisa terlaksana dengan baik tanpa gejolak di dunia usaha.

Baca juga: Yes.. UMK Kudus 2025 Naik Jadi Rp2,6 Juta

“Tujuannya tentu demi kesejahteraan. Maka dari itu, kami juga meminta agar perusahaan-perusahaan di Kudus bisa mematuhi imbauan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen,” ucapnya.

Sutejo meyakini, kenaikan upah sebesar 6,5 persen tak akan memberatkan bagi perusahaan-perusahaan skala besar di Kota Kretek. Namun, pihaknya mendorong Pemkab Kudus mewaspadai dampaknya bagi perusahaan kecil.

“Jangan sampai kenaikan upah yang cukup signifikan nanti malah mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemkab Kudus harus menyiapkan solusi terkait hal itu,” sebutnya.

Sutejo mengungkapkan, kenaikan upah buruh sebesar 6,5 persen akan berdampak baik bagi ekonomi masyarakat karena bisa meningkatkan daya beli.

“Ketika daya beli masyarakat meningkat, maka roda perekonomian bergerak. Dan itu sangat bagus,” tuturnya.

Baca juga: DPRD Kudus Sidak Pembangunan Drainase di Jalan KH Turaichan yang Ambles

Pihaknya juga mendorong agar dinas terkait membuat tim pengawasan upah, termasuk juga posko pengaduan.

“Jadi ketika ada polemik terkait upah, bisa langsung segera diselesaikan, tentunya dengan solusi terbaik antara kedua belah pihak,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus telah menetapkan UMK 2025 naik Rp163.597 dari Rp2.516.888 menjadi Rp2.680.485. Besaran UMK itu ditujukan kepada pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Sedangkan pekerja yang sudah melebih satu tahun, disesuaikan dengan skala upah dan kebutuhan perusahaan. (adv)

Editor: Ahmad Muhlisin

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus memberikan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi bendahara se-Kabupaten Kudus. Pelatihan berlangsung selama tiga hari mulai Selasa-Kamis (10-12/12/2024) di gedung aula Kantor PMD Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana mengatakan, pelatihan itu ditujukan untuk memahami akan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik. 

Baca Juga: Hartopo Buka Suara Terkait Polemik Utang Owner PO Haryanto

Terlebih, pada tahun depan akan ada pembaruhan sistem keuangan desa (Siskeudes). Untuk itu pelatihan tersebut dilakukan untuk memberikan wawasan bagi masing-masing desa terkait dengan hal tersebut.

“Kita mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan desa, yang dihadiri oleh kaur atau bendahara desa, dengan narasumber dari Dinas PMD dan KPP Pratama, terkait pembahasan pajak dan lain sebagainya,” bebernya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/12/2024).

Ia menjelaskan, pelatihan itu diharapakan dapat memudahkan teman-teman desa untuk bisa mengelola keuangan desa, sekaligus untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat di tingkat desa.

“Tiga hari ini kita bagi per kecamatan, seperti hari ini, ada tiga Kecamatan yaitu, Undaan, Jati, dan Gebog. Masing-masing desa itu kita berikan materi, termasuk selain dari kaur desa juga bendahara kecamatan,” tuturnya.

Baca Juga: DPD Nasdem Kudus Bentengi Kader dari Paham Radikalisme

Menariknya, kata Famny, dalam pelatihan itu juga ada pelatihan untuk pembayaran pajak dengan mengunakan sistem administrasi bernama coretax. Coretax sendiri merupakan sistem administrasi layanan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi pengguna.

“Harapannya teman-teman desa bisa memahami akan tugas pokok dan fungsinya. Terutama terkait dengan pengelolaan keuangan yang pada 2025 selain ada update sistem keuangan desa siskeudes, juga termasuk KPP Pratama, terkait pembayaran pajak menggunakan coretax yang disosialisasikan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Upah minimum kabupaten (UMK) Kudus tahun 2025 disepakati naik 6,5 persen dalam rapat Tripartite terkait pembahasan UMK Kudus, Senin (9/12/2024). Dalam rapat tersebut digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi (Disnakerperinkop) dan UKM Kabupaten Kudus.

Semua Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Kudus, meliputi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Disnakerperinkop dan UKM, badan pusat statistik (BPS), dan akademisi turut hadir dalam rapat tersebut.

Baca Juga: DPD Nasdem Kudus Bentengi Kader dari Paham Radikalisme

Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menyampaikan, kesepakatan kenaikan upah tahun 2025, sudah mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 16 tahun 2024. Menurutnya, kenaikan UMK sebesar 6,5 persen sudah disepakati semua pihak dalam forum rapat.

“Untuk kenaikan UMK sudah disepakati, hanya saja pihak Apindo masih keberatan terkait usulan kenaikan upah minimum sektoral,” ujar Rini saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (9/12/2024).

Dia menjelaskan, UMK Kudus tahun depan disepati dengan besaran di angka Rp2.680.485. Angka UMK tersebut naik 6,5 persen atau sekitar Rp163.597 dari tahun 2024 yang besarannya Rp2.516.888. 

Besaran UMK tahun depan tersebut, kata Ribu ditujukan untuk pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Sedangkan pekerja yang sudah melebih satu tahun masa kerja, disesuaikan dengan skala upah dan kebutuhan perusahaan.

Sedangkan terkait upah minimum sektoral yang diusulkan di atas 6,5 persen, masih dilakukan pembahasan lanjutan. Rini menuturkan, bahwa usulan itu memang harus mempunyai kajian dan indikator yang jelas.

“Memang dalam Permenaker bisa mengusulkan upah sektoral, tetapi harus ada kriterianya. Sedangkan di Jawa Tengah belum ada kabupaten/kota yang menerapkan,” ujarnya.

Baca Juga: Hartopo Buka Suara Terkait Polemik Utang Owner PO Haryanto

Upah minimum sektoral tersebut, lanjutnya, diusulkan pada sektor industri rokok dan elektronik. Hanya saja, terkait kesepakatannya masih dalam pembahasan karena mempertimbangkan banyak pihak.

“Belum disepakati, karena kalau di atas 6,5 persen dengan perlakuan sama seperti UMK akan memberatkan perusahaan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -