BEM SI Kerakyatan juga menyoroti substansi dari masing-masing UU yang tengah direvisi. Di antaranya, mereka menolak model Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang dinilai melepas tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Pada UU Sisdiknas, mereka menuntut agar Dana Abadi Pendidikan yang bersumber dari 20% APBN dan 20% APBD dialokasikan langsung ke satuan pendidikan, bukan hanya ke sektor pendidikan secara umum yang berpotensi bias tafsir. Sementara dalam UU Guru dan Dosen, mereka menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik adalah prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Tak hanya soal regulasi, BEM SI Kerakyatan juga mengkritisi situasi kebebasan akademik di kampus. “Kami menyoroti iklim akademik kampus yang tidak demokratis. Betapa mengerikan hari ini, kawan-kawan kami di Semarang, di Bandung, dan di banyak tempat lain harus mengalami persekusi hanya karena menyampaikan ekspresi,” lanjut Tiyo.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hetifah Sjaifudian, menyambut baik keterlibatan mahasiswa dan menyatakan keterbukaan pihaknya dalam menyerap berbagai pandangan.
Baca juga: Forum Guru Honorer Pati Sebut Ada Data Siluman di Dapodik Dinas Pendidikan
“Rasanya masih perlu banyak forum untuk kita bisa bertukar pikiran dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik. Kami sengaja membuka forum yang seluas-luasnya untuk memastikan partisipasi dari berbagai stakeholder itu akan terakomodir dalam pengaturan berupa Undang-Undang,” ujar Hetifah.
BEM SI Kerakyatan menekankan bahwa revisi undang-undang pendidikan bukan sekadar urusan teknokratis, tetapi harus dilihat sebagai momentum perubahan struktural demi pendidikan yang berpihak pada rakyat karena menyangkut hajat sebuah generasi.
“Semoga revolusi pendidikan bisa dimulai hari ini sehingga suatu saat melahirkan pemimpin yang cerdas, terutama presiden dan wakil presiden cerdas yang atas kecerdasannya tidak dipakai untuk menipu rakyat,” tandas Tiyo memungkasi paparannya.
Editor: Suwoko
