BETANEWS.ID, KUDUS – Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus pada 2024 bisa terbilang cukup rendah. Pasalnya, hingga akhir Oktober realisasinya masih di bawah 50 persen, atau tepatnya 41,57 persen.
Oleh karenanya, beberapa kali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menyoroti serapan anggaran yang masih rendah. Bahkan, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi belanja modalnya masih di bawah 25 persen.
Bahkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Masan, menilai, capaian realisasi anggaran yang masih rendah itu dikarenakan pekerjaan dimulai mepet akhir tahun.
Baca juga: Betonisasi Jalan Ahmad Yani Kudus Hanya di Titik Lampu Lalin, Ini Alasannya
Sebagai informasi, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud, serta perbaikan infrastruktur.
Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, pada 2024 belanja modal Pemkab Kudus sebesar Rp335,8 miliar. Hingga 31 Oktober, realisasinya kurang lebih Rp139,6 miliar.
Alokasi terbesar belanja modal Pemkab Kudus ada di Dinas Kesehatan yang mencapai Rp91,6 miliar. Hingga akhir Oktober realisasinya tercapai Rp53,1 miliar atau 57,97 persen.
Alokasi terbesar kedua ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mencapai Rp83,5 miliar. Sementara realisasinya baru Rp20,5 miliar atau 24,64 persen.
Kemudian ada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang mendapatkan alokasi anggaran belanja modal Rp54,6 miliar. Saat ini, realisasinya kurang lebih Rp21,3 miliar atau 39,18 persen.
Dinas Perhubungan (Dishub) mendapatkan alokasi belanja modal senilai Rp22,7 miliar, dan realisasinya sudah Rp14,7 miliar atau 64,93 persen.
Kemudian Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) mendapatkan alokasi Rp13,5 miliar. Sedangkan realisasinya baru sebesar Rp3 miliar atau 22,26 persen.
Sementara untuk OPD lain, alokasi anggaran belanja modalnya di bawah Rp10 miliar. Bahkan ada juga yang tidak sampai Rp1 miliar.
Baca juga: Masan Sebut Pelaksanaan APBD Kudus Tahun Ini Terburuk Selama 12 Tahun Terakhir
Selain Dinas PUPR dan Disnakerperinkop dan UKM, hingga 31 Oktober 2024 ada beberapa OPD yang realisasi anggaran belanja modalnya cukup rendah dan di bawah 25 persen. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang capaian realisasinya baru 11,19 persen. Dari alokasi Rp4,4 miliar, baru terealisasi Rp500 juta.
Kemudian ada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang realisasi belanja modalnya baru 7,37 persen. Dari alokasi Rp7,3 miliar baru terserap Rp539 juta.
Selanjutnya Dinas Perdagangan yang realisasi belanja modal baru 5,42 persen. Dari anggaran Rp9,2 miliar, realisasinya baru Rp499,5 juta.
Satuan Polisi Pamong Praja yang mendapatkan alokasi Rp1,8 miliar, hingga Oktober 204 realisasinya Rp89,5 juta atau 4,73 persen.
Editor: Ahmad Muhlisin
