Andi mengatakan, tidak semua warga mendapat nominal yang sama. Ada warga yang mendapat ganti cukup rendah meski bangunan rumahnya terbilang bagus. Namun ada pula warga yang mendapat ganti lebih tinggi meski bangunan rumahnya tidak begitu bagus. Tidak ada patokan pasti terkait penentuan harga dari pemerintah.

“Itu tidak bisa diprediksi. Meski punya bangunan rumah bagus, ada yang mendapat nominal rendah. Tapi ada bangunan rumah yang berupa gedek, justru mendapat lebih tinggi,” tuturnya.

Suparwi, saat menunjukkan dokumen lahan miliknya yang terkena proyek tol. Foto: Kaerul Umam

Berbeda dengan Andi, Suparwi, warga Desa Pulosari RT 5 RW1, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, justru belum menerima ganti untung, meski tanahnya telah digunakan untuk pembangunan tol. Sawah yang selama ini dia garap, digusur untuk lahan pembangunan jalan tol Semarang Demak, tanpa mendapat ganti untung.

Banner Ads

Menurut Suparwi, sosialisasi pembangunan jalan tol telah berlangsung sejak lama. Dirinya pernah menghadiri sosialisasi tersebut pada tahun 1997. Setelah sekian tahun kemudian tidak ada kabar lagi terkait proyek tersebut. Justru dirinya mengaku kaget, saat ada alat berat tiba-tiba menguruk sawah yang masih ia garap, pada tahun 2018.

“Ini kan lahan untuk masa depan anak cucu. Kalau akan digunakan negara untuk pembangunan tol, ya tidak apa-apa. Yang penting ada ganti dengan harga pasaran umum. Tapi ini belum ada kesepakatan kok sudah digusur. Ini kan tidak menghargai rakyat kecil,” keluhnya.

Tinggalkan Balasan