Setelah kemerdekaan, lanjut Wasino, kejayaan industri gula di Nusantara ingin diulang. Pemerintah Indonesia saat itu membentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN), sekarang semacam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola pabrik-pabrik gula milik Hindia Belanda tersebut.

Pabrik Gula Rendeng di Kudus. Foto drone: Kaerul Umam

Tepatnya pada tahun 1953 pabrik-pabrik gula yang ada di Nusantara kemudian dinasionalisasi. Sayangnya proses nasionalisasi itu tidak dibarengi persiapan yang matang. Transfer pengetahuan tentang teknologi mesin produksi gula yang lama dikembangkan tidak dilakukan. Sedangkan pemimpin pabrik sekelas manager ke atas pulang ke Belanda, sedangkan di Indonesia tidak ada pengganti managerial yang sepadan.

“Nah itu kelemahannya, zaman Belanda itu yang menjadi administrator yang menjadi bos pabrik gula itu orang Belanda, jarang sekali orang Indonesia. Ketika terjadi perang dan dinasionalisasi mereka pulang ke Belanda. Kemudian pengganti yang jadi pemimpin pabrik gula setelah merdeka hanya sekelas sinder, dan beberapa tempat malah tentara. Sedangkan mereka tidak punya pengalaman manajerial terhadap pengelolaan gula,” ungkapnya.

Banner Ads

Ditambah lagi kata Wasino, setelah revolusi kemerdekaan dan nasionalisasi itu, perusahaan pelayaran ekspor-impor Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang menjadi mesin ekonomi Pemerintah Hindia Belanda saat itu bubar. Kemudian dinasionalisasi dan diambil alih oleh Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

“Pelni itu operasinya hanya di laut-laut Indonesia saja, jaringannya tidak luas. Gula ekpornya juga kecil, sehingga gula produksi dalam negeri hanya dikonsumsi oleh orang Indonesia saja,” tandasnya.

Namun, lanjut Wasino, produksi gula dalam negeri benar-benar jatuh pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebab pada pemerintahan presiden Soeharto itu merubah kebijakan dan mencanangkan Green Revolution (revolusi hijau). Dalam kebijakan revolusi hijau tersebut, Soeharto menganggap yang terpenting untuk rakyat adalah makan. Sehingga daerah-daerah yang tadinya lahan untuk tebu diganti untuk padi.

“Di zaman Soeharto juga, engine nya gula yaitu transportasi kereta api digeser jadi jalan raya. Padahal kereta api itulah yang jadi penghubung kebun-kebun tebu sampai pabrik gula. Saya kira itu ada politik ekonomi dengan Jepang. Memang itu baik, dan nanti dapat dukungan dari rakyat, karena dianggap pemerintah memperhatikan masyarakat hingga ke desa. Namun, di sisi lain pabrik gula mati, karena kereta api mati,” bebernya.

Tinggalkan Balasan